Jakarta, Gatra.com- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas bersama pimpinan pusat Muhammadiyah dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Bambang Widjojanto, M Jasin mendesak Presiden Joko Widodo untuk menganulir atau tidak menetapkan lolosnya calon Pimpinan KPK yang bermasalah.
"Kami PP Muhammadiyah sangat prihatin dengan seleksi capim KPK, kami mengundang mantan pimpinan KPK dan kami sepakat untuk bersama membuat pernyataan dan harapan, agar Presiden tidak menetapkan capim KPK bermasalah. Mudah-mudahan keprihatinan kami bersama didegarkan oleh presiden," ujar Busyro dalam konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).
PP Muhammadiyah menduga capim bermasalah tersebut melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK. Selain itu, pernah mengancam atau menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK, serta tidak patuh Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Kami melihat upaya melemahkan KPK kembali hadir pada proses pemilihan pimpinan KPK. Munculnya nama-nama yang mempunyai catatan, menghambat proses penegakan hukum oleh KPK. Tidak patuh LHKPN sampai diduga melakukan berbagai pelanggaran etik ketika bertugas di KPK. Ini adalah upaya nyata menempatkan orang bermasalah untuk memimpin KPK," ujar Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Trisno Rahardjo.
Bahkan para pimpinan Muhammadiyah dan mantan pimpinan KPK yang hadir menyebut, polemik pemilihan pimpinan KPK ini sebagai Cicak vs Buaya 4.0.
"Hal tersebut seakan menghadirkan kembali memori berbagai upaya pelemahan yang telah hadir, sehingga dapat disebut sebagai Cicak vs Buaya 4.0," ujar Trisno.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyebut, apabila para Capim KPK bermasalah tersebut diloloskan akan bisa merusak kelembagaan KPK.
"Ada ancaman berbahaya apabila meloloskan orang bermasalah. Oleh karena itu, kita sebagai mantan pimpinan KPK tegas menolak. Sebab bisa merontokkan lembaga yang kita cintai yaitu KPK," tegas Abraham.
Kendati demikian, Busyro maupun Abraham menolak menyebut nama ketika dikonfirmasi, siapa capim KPK bermasalah tersebut.
"Teman-teman sudah tahu, sudah banyak beredar namanya di media sosial maupun di berbagai pemberitaan," ujar Busyro.
Selain itu, PP Muhammadiyah secara khusus juga meminta audiensi dengan Presiden, untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. [Dilakukan] sebelum Presiden Jokowi menentukan 10 calon yang akan diserahkan ke DPR.
