Jakarta, Gatra.com - Dalam pemilihan kabinet, Presiden terpilih, Joko Widodo diminta membuat kriteria soal sosok yang akan mengisi jabatan menteri untuk periode kedua pemerintahannya. Jokowi diharapkan menyingkirkan pola politik transaksional dan lebih fokus pada kepentingan masyarakat.

"Untuk memagari bahwa tidak terlalu besar transaksi politiknya, maka presiden harusnya bikin kriteria yang jelas. Jadi persoalanya bukan sekadar apakah dia terafiliasi parpol atau tidak, tapi apakah kualifikasi yang ditentukan presiden itu terpenuhi atau tidak terlepas dia punya parpol atau tidak," ujar Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/9).

Pembuatan kriteria itu dianggap bisa menjadi solusi bagi presiden untuk memilih menterinya nanti. Karenanya, ujar Bivitri, biar bagaimanapun presiden juga terikat dengan partai politik sebab untuk maju saja ada syarat presidential treshold.

Baca Juga: PPP Belum Serahkan Nama Calon Menteri ke Jokowi

"Tidak dipungkiri kita masih sistem presidensial multi partai. Mau enggak mau ya ketika dia mau maju jadi Presiden, jadi membuat ikatan dalam koalisi dengan partai-pastai, mau tidak mau musti diperhatikan," ujarnya.

Meski begitu Bivitri berharap, Jokowi bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hak prerogatifnya dalam memilih para menterinya. Apalagi pada kepemimpinan periode kedua ini, Jokowi tidak perlu lagi memikirkan akan dipilih lagi atau tidak.

"Presiden bikin saja kriterianya, jangan si A, si B, bikin saja kriterianya. Apakah terafiliasi dengan parpol atau tidak, yang penting kriteria bisa terpenuhi," kata Bivitri.