Pekanbaru, Gatra.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering menyeret perusahaan menandakan kalau hutan cuma dianggap sebagai objek.
Hal itu dikatakan pengamat hukum lingkungan dan kontrak kerja Universitas Riau, Hengki Firmanda. Menurut Hengki selagi perusahaan menganggap bentangan hutan sebatas objek, maka karhutla bakal akan terus terjadi.
"Filosofisnya, jika hutan dianggap sebagai objek, maka itu hanya dianggap sebagai komoditi belaka. Saat ini korporasi memandang hutan seperti itu, bicara komoditi," katanya kepada Gatra.com, Senin (9/9).
Hingga kini, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit dinilai sebagai sektor usaha yang beresiko terhadap berkurangnya tutupan hutan.
Tapi di sisi lain, sektor ini justru turut menggeliatkan perekonomian Nasional. Sebagai gambaran, data Kementerian Perindustrian pada 2016 menyebutkan bahwa sumbangan industri pulp dan kertas bagi perekonomian nasional dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp42, 5 triliun.
Industri ini juga menyumbang devisa ekspor senilai $US 5 miliar, serta menyerap tenaga kerja hingga 1,4 juta.
Selain korporasi yang menganggap hutan sebagai objek, penegakan hukum juga begitu. Penegak hukum terkesan menilai kalau hamparan hutan itu hanya sebagai objek, bukan subjek.
"Jika hutan dijadikan sebagai subjek maka hak-hak hukumnya harus dipenuhi. Sekarang karhutla terjadi, sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur soal karhutla itu sudah mumpuni," ujarnya.
Selain persoalan pada tataran filosofis, penanganan karhutla di Riau juga terbentur oleh profesionalitas birokrasi. Hal itu dibuktikan munculnya keluhan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) terkait perbedaan data antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Satuan Tugas Karhutla yang dirilis BPBD Riau.
Jika Kementerian LHK merilis data Karhutla di Riau sudah di angka 30 ribuan hektar, Satgas Karhutla (BPBD) Riau justru menyebut luas lahan yang terbakar di Riau hanya 3.546 hektar.
