Ambon, Gatra.com- Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, yang rencananya dilaksanakan Minggu (20/10/2019) mendatang, dinilai sebagai bentuk tindakan intoleransi terhadap pemeluk agama Kristiani.

Hal ini disampaikan Yonas Batlyol, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repoblik Indonesia (PMKRI) cabang Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, melalui siaran persnya kepada Gatra.com, Kamis malam (17/10/2019).

"Sila pertama Pancasila tentang KeTuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kepada segenap bangsa untuk senantiasa menjaga kerukunan antara umat beragama dari Sabang sampai Merauke," tulis Batyol dalam rilisnya.

Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Minggu, 20 Oktober mendatang, kata dia, merupakan bentuk intoleransi yang dilakukan Negara terhadap penganut agama Kristiani, baik Katolik maupun Protestan seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

"Hari Minggu adalah hari yang sakral untuk penganut Agama Kristiani, dan merupakan hari beribadah dan beristirahat bagi seluruh penganut agama Kristiani, dan hari libur Nasional," katanya.

PMKRI Saumlaki mendesak Panitia Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, untuk merubah hari pelantikan orang nomor 1 dan 2 di Tanah Air tersebut.

"Kami mendesak agar pelantikan Presiden dan Wapres  harus dilakukan di luar hari Minggu yaitu dapat dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 ataupun dimajukan pada tanggal 21 Oktober 2019 tepat hari Senin," pintanya.

PMKRI akan menganggap pelantikan tersebut sebagai sebuah tindakan mencoreng keberagaman di Indonesia, jika hari bersejarah itu tetap dilaksanakan pada hari Minggu. Bahkan, mereka tidak akan segan-segan melaksanakan aksi secara besar-besaran.

"Kalau pelantikan tetap dilaksanakan pada hari Minggu, maka PMKRI Saumlaki menganggap bahwa tindakan  itu mencoreng keberagaman di Indonesia dan merupakan tindakan intoleransi. Kami siap melaksanakan aksi besar-besaran untuk menentang pelantikan tersebut," tegasnya.