Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang kerap lebih menyoroti untuk meninjau sistem pemilihan secara langsung. Hal itu, kata Titi, justru mengalihkan perhatian publik dari sejumlah isu yang lebih krusial.
"Terus terang kami juga agak sulit memahami kenapa Pak Tito sebagai Mendagri, alih-alih, misalnya, berkonsentrasi memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 lalu memastikan penyelesaian permasalahan KTP elektronik lalu juga menuntaskan, misalnya, ekses dari konflik di Papua, kok malah isunya ke Pilkada langsung, yang notabennya tidak ada perdebatan sama sekali," kata Titi saat dihubungi Gatra.com, Senin (25/11).
Baca Juga: Perludem Sebut Empat Aspek untuk Evaluasi Sistem Pemilu
Pembahasan mengenai hak tersebut justru menjadi kontraproduktif bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Seharusnya publik berkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya lebih krusial. "Energi kita malah habis untuk mendiskusikan masalah [pemilihan] langsung atau tidak langsung," tambahnya.
Titi menyayangkan hal demikian, karena mestinya, baik energi, tenaga dan juga perhatian serta konsentrasi publik bisa lebih didorong, terutama untuk hal-hal yang sifatnya berorientasi kepada pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan yang baik. Ironisnya, persiapan mengenai Pilkada serentak 2020 pun tidak mengemuka.
Selain itu, publik mempertanyakan komitmen Jokowi untuk tetap menjaga sistem pemilihan secara langsung. "Jokowi waktu di debat presiden 2014 mengatakan bahwa dia adalah produk Pilkada langsung dan dia menghendaki Pilkada langsung. Ternyata berkuasa lima tahun cepat sekali mengubah posisi orang," kritiknya.
Baca Juga: Pemilihan Tidak Langsung Tak Selesaikan Masalah
"Saya ingat betul bahwa PDIP, PKB, dan NasDem adalah partai yang berdiri di depan untuk mempertahankan Pilkada langsung. Jangan sampai kemudian hanya karena mereka berkuasa lalu orientasinya menjadi berbeda," ucapnya.
Titi mengkhawatirkan bahwa baik Pilkada langsung atau tidak langsung itu akan sekedar menjadi komoditas politik belaka, dan tidak lagi sebagai bagian dari komitmen yang memang dipegang dan dipenuhi sebaik mungkin.
