Jakarta, Gatra.com - Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak bisa dijadikan parameter seseorang atau lembaga bebas korupsi. Hal itu ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) yang jatuh pada Senin (9/12).
Pertama, Muzani membeberkan soal WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke kepala daerah tak ada hubungannya dengan korupsi. Sebab bagi Muzani, opini itu hanya penyesuaian jabatan antara administrasi yang dimiliki.
"Itu menurut saya orientasi pemeriksaan BPK harus diubah bukan sekedar catatan dan administrasi tetapi catatan juga pencegahan korupsi," kata Muzani saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/12).
Kedua, LHKPN pun dinilai serupa dengan WTP yang tidak berhubungan dengan indikasi korupsi. Namun Muzani memberi catatan, LHKPN sebagai bagian dari strategi pencegahan tindakan korupsi. "LHKPN juga sama, tapi supaya bagian dari startegi pencegahan, saya setuju bahwa di hari antikorupsi ini kita mengutamakan pencegahan," tegasnya.
Soal pencegahan, Muzani menyebut semua pihak harus terlibat melakukan pencegahan korupsi. Untuk partai bisa dicegah dengan tidak memberikan kesempatan pencalonan bagi para eks narapidana korupsi.
"Parpol juga harus mencegah agar mereka yang pernah terlibat sudahlah beri kesemptan yang lain mengambil peran dalam proses kenegaraan kemasyarakatan dan seterunya. Sehingga jangan, lo lagi lo lagi," terang Wakil Ketua MPR ini.
Sementara DPR, bisa juga mengambil peran untuk menggodok Undang-undang yang proporsional. Yang terpenting, lanjut dia, setiap lembaga memiliki semangat dan tujuan yang sama dalam memberantas korupsi.
Dalam praktiknya pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencegahan dengan menggagalkan potensi kerugian negara mencapai Rp60 triliun. "Saya berharap, teman-teman KPK tetap memiliki semangat untuk mengambil peran yang strategis dalam pembangunan tindakan antikorupsi," tandasnya.
