Bandar Lampung, Gatra.com - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim berharap perempuan dalam birokrat Lampung mendapatkan kesetaraan porsi yang seimbang dalam menduduki posisi jabatan di level atas pemerintah Provinsi Lampung.
" Dalam dunia politik, affirmative action telah diberlakukan, dituangkan dalam UU, 30% kursi dalam dunia Politik diberikan kepada perempuan.Sayangnya, affirmative action ini belum ada di dunia birokrat, " ujar Chusnunia dalam Saresehan Femmokrat bertema penguatan peran dan kontribusi perempuan birokrat Pemprov Lampung. di Balai Keratun, Jumat (27/12).
Chusnunia berharap, perempuan Lampung harus mampu turut menduduki jabatan di tingkat level atas birokrasi, sehingga perempuan mendapatkan porsi yang seimbang dalam birokrasi pemerintahan provinsi Lampung.
"Kita berharap jabatan level atas di birokrasi 30%-40% dapat diisi kaum perempuan. Ini sebagai bentuk penguatan perempuan dalam birokrasi " sambungnya.
Untuk itu, Chusnunia bertekad akan membentuk sebuah forum demokrat (perempuan dalam birokrasi) di lingkungan Pemprov Lampung. Menurutnya forum tersebut sebagai wadah komitmen untuk berjuang di dunia birokrasi. Hal ini dapat mendorong keputusan yang adil untuk perempuan dalam birokrat.
"Dalam penguatan peran dan kontribusi perempuan dalam birokrat, pengalaman saya saat menjabat sebagai bupati, ketika ada open bidding jabatan kebanyakan perempuan tidak ada yang berani maju karena kebanyakan tidak percaya diri " katanya.
Oleh sebab itu, Nunik mengatakan perempuan dalam birokrat harus mampu meningkatkan SDM untuk kesetaraan porsi dalam birokrasi di pemerintahan Provinsi Lampung.
" Betapa perempuan memegang peranan penting dalam kaluarga karena sebagai mananajer keluarga harus diberikan fasilitas dan kualitas yang baik. Begitu juga perempuan yang ada di birokrasi harus mendapatkan hak untuk meningkatkan kualitas SDM " pungkasnya.
Sementara itu, kepala Kajati Lampung Diah Srikanti yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengatakan, porsi untuk perempuan di birokrat saat ini masih terlalu minim.
" Persaingan juga terlalu ketat, butuh perjuangan keras untuk sampai di level tertinggi. Di seluruh Indonesia, jabatan Kajati oleh perempuan baru ada dua yakni Riau dan Lampung. Kondisi ini membuat kita terpacu. Ini merupakan tantangan dalam hal pekerjaan kita tidak ingin kalah, tetapi perempuan belum diberi kesempatan yang lebih besar " ujar Kajati Lampung Diah Srikanti.
Dalam kesempatan tersebut, Diah juga membagi kiat-kiat antara tugas seorang Ibu sebagai manajemen keluarga dan tanggung jawab seorang birokrat.
" Kita harus cerdas, di antara tanggung jawab pekerjaan dan menjalani manajemen keluarga serta anak-anak dirumah " jelasnya.
Menurut Diah untuk memudahkan hal tersebut perlu adanya sistem pendukung. Tidak semua tugas dan peran rumah tangga harus dikerjakan oleh seorang Ibu yang juga seorang birokrat perempuan, sambung Diah, namun hal tersebut dapat dibicarakan dengan pasangan.
"Harus dapat dikomunikasikan mana tugas yang bisa didelegasikan kepada pasangan dan yang harus dikerjakan oleh asisten rumah tangga, " katanya.
Berbeda kondisi dengan perempuan dalam birokrat, menurut politikus asal Lampung dr. Jihan yang juga anggota DPD RI mengatakan, perempuan dalam parlemen telah mendapat kesetaraan porsi yang lebih besar.
" Pada tahun 2019 - 2024 di DPD sendiri sudah mencapai target affirmative action, sudah lebih dari 30%. Hampir di semua di provinsi ada kaum perempuan, bahkan di setiap alat kelengkapan, DPD harus melibatkan perempuan,"ujar Jihan.
Jihan membeberkan, perempuan diberikan kesempatan di DPD RI untuk mengambil keputusan. Hal ini menyebabkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan selalu pro terhadap kepentingan perempuan.
" Saya berharap kaum birokrat perempuan Lampung mendapat kesempatan dan kesetaraan. [Ini merupakan] porsi yang seimbang dalam jabatan, dan ke depan ini bisa menjadi pilot project bagi daerah lain, " tutupnya.
Selain diisi pemateri oleh wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, anggota DPD RI Jihan, Kepala Kajati Lampung Diah Srikandi, dan Dr. Yusnaini Akademisi Unila, acara Saresehan Femokrat Lampung ini juga dihadiri oleh para pejabat pratama dan pengawas perempuan dari lingkungan Pemprov Lampung, serta Pejabat perempuan perwakilan dari 15 kabupaten /Kota.
