LHP Tercepat, Muba Pertahankan Opini WTP
Palembang, Gatra.com - Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Sumatera Selatan menjadi yang tercepat dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019.
Hal ini disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka SE MSF Ak CSFA CA saat menerima LHP TA 2019 Kabupaten Muba di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Jumat (13/3).
Dikatakannya, penyampaian LHP TA 2019 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba menjadi yang ketiga kalinya tercepat di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. "LKPD tercepat di Indonesia tiga tahun berturut-turut. Meski saya belum satu minggu menjadi Kepala BPK di Sumsel ini, tapi saya selalu mengikuti informasi di Sumsel ini, terlebih Kabupaten Muba yang selalu menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD dan LHP, dan hari ini kembali menjadi yang tercepat di Indonesia dalam penyampaian LHP TA 2019," ujarnya dalam keterangan persnya.
Tim audit BPK Sumsel mendukung komitmen Pemkab Muba dalam menjalankan pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Tenggat waktu yang diberikan untuk penyerahan LKPD TA 2019 yakni pada Maret 2020, sementara di bulan Maret ini Pemkab Muba telah berhasil menuntaskan LHP TA 2019.
Selain menjadi yang tercepat dalam penyampaian LHP, kabupaten Muba juga berhasil mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Bulan Maret ini merupakan tenggat waktu penyampaian LKPD 2019, tetapi Pemkab Muba justru sudah menyelesaikan LKPD dan LHP TA 2019 dan menjadi yang tercepat di Indonesia," bebernya.
Sementara itu, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran BPK-RI Provinsi Sumatera Selatan khususnya kepada Tim Pemeriksa yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait selama lebih kurang 53 hari berada di Kota Sekayu.
"Selama pemeriksaan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan kendala teknis di lapangan yang dilakukan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah kami, tentunya hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan melainkan karena ketidaktahuan kami dalam melayani dan mendampingi Tim selama proses pemeriksaan," ujar Dodi.
Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumsel ini juga menambahkan, upaya percepatan penyampaian LHP dan LKPD dilakukan guna menjalankan pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tahapan dan Aturan yang berlaku.
"Ini bagian dari komitmen Pemkab Muba, selanjutnya kami atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengharapkan kiranya hubungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan,. Bukan untuk gagah-gagahan" tegasnya.
Ketua DPRD Muba, Sugondo mengatakan pihak legislatif dan eksekutif di Muba selalu bersinergi untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan Muba sehingga mampu mewujudkan Muba Maju Berjaya di tahun 2022.
Sebelumnya pula pada 2019 lalu bertepatan pada HUT Kabupaten Muba, atas komitmen Pemkab Muba dalam penyampaian LKPD dan LHP yang tercepat di Indonesia, Pemkab Muba diganjar penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).
