_thumb.png "KPK Tetapkan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi di Pemprov Maluku Utara, Ini Bocorannya")
Asahan, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Sumatera Utara memastikan belum memiliki anggaran untuk menghadapi pandemi virus Corona.
Asisten I Bupati Asahan Bidang pemerintahan, Jhon Hardy Nasution mengatakan, pihaknya saat ini sedang membahas rencana anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan wabah tersebut.
"Kita baru selesai rapat. Ini lagi kita rancang berapa kebutuhan untuk itu dan berapa anggaran yang bisa kita geser,"ujarnya kepada Gatra.com, usai memimpin rapat koordinasi dengan semua OPD Pemkab Asahan, Kamis sore (25/3).
Dia mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk menggunakan sumber-sumber dana yang ada dalam penanganan pandemi Covid-19. Karena alokasi anggarannya tidak ada, maka pemerintah daerah setempat sedang membahas sumber anggaran yang bisa digeser untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Karena itu hingga saat ini Pemerintah daerah setempat belum memiliki besar rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan wabah virus Corona.
Jhon menyebutkan, sejak merebaknya virus Corona, Pemkab Asahan masih hanya mengandalkan anggaran APBD Tidak Terduga sebesar Rp1 miliar.
"Tadi Kita juga sudah konsultasi dengan Kajari Kisaran untuk memberikan masukan kepada Pemda untuk mempermudah penggeseran anggaran,'ungkapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Asahan ini juga mengungkapkan, selain belum ada anggaran, pemerintah daerah setempat juga belum memiliki peralatan dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis dalam menangani pasien terinfeksi Covid 19.
'Kita sedang proses pemesanan sebanyak 10 APD, dan itupun tidak lengkap,"bebernya.
Pihaknya memperkirakan saat ini sedikitnya dibutuhkan sebanyak 50 set seragam Alat Pelindung Diri bagi tenaga medis untuk menangani pasien Corona.
Namun ketika ditanya jumlah warga yang telah terinfeksi Covid 19, Jhon Hardy menegaskan, untuk menyatakan terinfeksi atau tidak pihaknya tidak berwenang. Dia beralasan karena ada tim khusus yang berwenang menyatakan soal itu. Namun dia mengungkapkan sebanyak 102 warga telah masuk daftar Orang Dalam Pemantauan (OPD).
