Batam, Gatra.com - Waki Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengaku, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tidak akan pernah diterapkan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengingat Kota ini tidak seperti daerah lain yang sudah PSBB. Batam merupakan sebuah Pulau dengan akses masuk terbatas, hanya melalui Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
Akses pelabuhan dan bandara, kata dia, sudah ditutup berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat, otomatis Kota Batam secara tidak langsung sudah terkarantina dari daerah luar. Pintu masuk manusia tersebut, juga sudah dijaga ketat oleh petugas dengan protokol Covid-19 untuk memastikan tidak ada penyebaran dan memimimimakisir penularan.
Menurutnya, kebijakan semacam PSBB yang diterapkan dengan cara lain di Kota Batam sudah efektif. Himbauan untuk rutin mencuci tangan, menggunakan masker serta selalu menjaga jarak terus dikampanyekan secara masif dengan melibatkan perangkat RT/RW, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Sejauh ini pembatasan aktifitas masyarakat yang disertai himbauan tersebut sudah sangat implementatif, tetapi tetap harus kami optimalkan. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan segera dapat dilihat atau rasakan dengan peroses,” katanya, pada Gatra.com, Sabtu (9/5) di Batam.
Amsakar mengapresiasi, salah satu contoh keberhasilan Tim Gugus Tugas percepatan dan penanganan Covid-19 Batam, yang berhasil mengidentifikasi ABK Kapal KM Kelud yang terindikasi terpapar Virus mematikan itu sebelum mereka masuk ke Kota Batam, untuk segera diambil tindakan medis. “Otomatis perputaran manusia yang terjadi sekarang di Kota Batam, mayoritas dari dalam Wilayah sendiri. Oleh karena itu, strategi tim gugus Covid-19 Kota Batam adalah dengan memfokuskan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona merah dan membatasi gerak manusia antar pulau di Kota Batam,” ujarnya.
Selain itu juga pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor penting sehingga pihaknya berhati-hati untuk menerapkan PSBB. Lantaran jika PSBB dilaksanakan, maka hampir bisa dipastikan semua aktivitas ekonomi masyarakat harus tutup dan lumpuh total. Ini akan berdampak besar bagi masyarakat itu sendiri. “Sehingga, pemangku kebijakan segera mengambil jalan tengahnya, supaya aktivitas ekonomi tetap diperbolehkan berjalan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” akunya.
