Jakarta, Gatra.com - Analis ekonomi politik Kusfriadi meyakini kebocoran APBN yang diungkapkan Litbang KPK bukan hanya isapan jempol. Terlebih kabar kebocoran tersebut diungkapkan pertama kali oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Menurut Litbang KPK, APBN bisa dimaksimalkan mencapai Rp4.000 triliun. Namun hingga saat ini, jumlah APBN kurang lebih berada di kisaran Rp2.000 triliun serial tahunnya.

“Ini terjadi karena aktivitas shadow economy yang tidak dijangkau pemerintah dan potensi pajak di dalamnya menguap begitu saja. Selain itu akibat kegagalan pemerintah dalam menentukan tarif dan basis pajak,” kata Kusfriadi dalam siaran pers, Sabtu (13/4) malam.

Menurut dia, target yang dipatok untuk penerimaan pajak baru 50% dari potensi yang ada. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasio antara penerimaan pajak terhadap potensinya yang tidak optimal.

“Akibatnya penerimaan pajak kita menjadi tidak optimal karena pemerintah tidak fokus pada upaya memperkuat basis pajak,” jelas dia

Titik kebocoran lainnya adalah offshore tax evasion yang masih belum bisa diatasi meski ada instrumen automatic exchange of information (AEoI). Begitu pula dengan base erosion and profit shifting (BEPS) atau menempatkan penghasilan di negara yang memberikan fasilitas pajak rendah.

Karena itu, Kusfiardi mendesak adanya pembenahan regulasi dan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Tujuannya, meninngkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak bisa meningkat.

“Maka biaya kepatuhan (compliance cost) juga harus diperhatikan.Dengan semakin rendah biaya yang ditanggung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kepatuhan pajak,” jelas co-founder Fine Institute ini.