Home Politik Gelora Reformasi Tidak untuk Politik Identitas

Gelora Reformasi Tidak untuk Politik Identitas

Jakarta, Gatra.com - Senior Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Prof. Dadan Umar Daihani menyikapi adanya konsolidasi para aktivis 98 dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai reformasi yang menurut mereka belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Menurutnya, meskipun sekarang sudah ada kemajuan selama masa reformasi, namun Indonesia masih sering dihadapkan pada fenomena politik identitas dan proses demokrasi yang tidak sehat. Tidak seharusnya reformasi dikotori dengan politik identitas.

“Proses demokrasi seolah-olah berjalan dengan baik. Namun yang menjadi kekhawatiran sekarang, kita dihadapkan lagi dengan politik identitas. Yang sebenarnya pada 98 kita harapkan kembali kepada kebangsaan,” ujarnya kepada Gatra.com, Kamis (9/5).

Peneliti LIPI, Irine Hiraswari Gayatri juga mengamini pandangan Dadan. Ia menerangkan bahwa terdapat perubahan yang sangat signifikan secara politik dalam masa orde baru dengan masa reformasi. Namun, hal ini juga belum dapat menghindarkan oknum yang menggunakan politik identitas sebagai instrumen berdemokrasi.

“Di sisi lain dari adanya perubahan positif yang didorong oleh gerakan reformasi 98, terdapat ironi bahwa terdapat demokrasi paradoks yang mana memunculkan politik identitas,” ungkapnya.

Dadan menambahkan, bahwa dapat dilihat capaian-capaian nyata yang hadir hari ini dibandingkan dengan masa orde baru. Dia memberikan contoh proses pemilihan umum di masa reformasi yang mana masyarakat dapat berperan dan mengawasi langsung jalannya demokrasi.

“Kalau dulu selama orde lama selama 20 tahun hanya ada satu presiden. Kemudian juga orba selama 32 tahun hanya ada satu presiden. Sekarang 98 sampai 2019 kita paling tidak punya 5 presiden,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menanggapi lebih lanjut acara dialog publik bertema “Quo Vadis Reformasi dan Aktivis Reformasi” yang membahas agenda pergerakan aktivis 98 untuk dapat berperan aktif dalam parlemen dan pemerintahan pada 2019-2024. Seperti diketahui, diskusi tersebut juga menghadirkan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid dan juga mantan aktivis Forum Kota, Eli Salomo.

468