Jakarta, Gatra.com - Tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya. Hanya saja, peningkatan ini tidak didukung dengan persentase keterpilihan perempuan dalam parlemen.
Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi dalam acara diskusi dan launching buku "Hak Politik Perempuan: Riuh Pada Angka, Senyap Dalam Hak" di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
"Yang jadi masalah adalah jumlah caleg perempuan ini tidak proporsional dengan jumlah caleg perempuan yang lolos. Pemilih perempuan sesuai DPT 50%, caleg perempuan 40%, yang lolos hanya sekitar 20%."
Partisipasi caleg perempuan dalam pemilu 2019 berjumlah 40%, sementara laki-laki 60%. Menurut Burhanuddin, minimnya keterpilihan perempuan dapat di identifikasi pada dua hal yakni supply site dan demand site.
Supply side adalah jumlah caleg perempuan yang masih kalah dari laki-laki sedangkan demand site adalah dari pemilih. Pemilih di Indonesia masih banyak yang diskriminatif terhadap perempuan di politik.
"Pemilih di kita masih banyak yang diskriminatif terhadap caleg perempuan, dan ini bukan hanya dari pemilih laki-laki, tetapi juga dari perempuan sendiri," tambahnya.
Akar masalah selanjutnya bisa dilihat pada hambatan sosio-kultural. Orang Indonesia, lanjut dia, masih banyak memilih caleg laki-laki dibandingkan caleg perempuan meskipun kapabilitas politiknya sama. Disini terlihat problem di masyarakat Indonesia yang belum tuntas dalam melihat peran sosial politik bagi perempuan.
"Masih ada keyakinan di pemilih kita yang memandang perempuan tidak pantas di politik. Sebagian besar masih setuju kalau sesuai ajaran agama perempuan tidak pantas jadi pemimpin," tambahnya.
