Jakarta, Gatra.com - PDI Perjuangan akan menggelar Kongres V pada 8-11 Agustus 2019 di Bali. Kongres yang mengangkat tema 'Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya' ini akan melakukan proses pemilihan ketua umum yang saat ini dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, kongres ini sekaligus sarana konsolidasi baik ideologis, politik, organisasi, kader dan konsolidasi seluruh sumber daya partai.
Selain tujuannya internal, konsolidasi juga menyasar pemerintahan terpilih, Jokowi-Ma'ruf, untuk lima tahun ke depan.
"Jadi bisa sebangun, senafas, dan seirama dengan agenda strategis pembangaun pemerintahan negara ke depan," jelas Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (1/8).
Baca Juga: Gelar Kongres Ke-V, PDIP Pastikan Tak Ada Money Politic
Berbagai persiapan juga telah dilakukan PDI Perjuangan menyambut kongres berupa evaluasi, konsolidasi, dan sinkronisasi program di level DPC hingga DPD. Kongkritnya, 514 kabupaten/kota telah mengadakan konferensi cabang dan 33 provinsi sudah mengadakan konferensi daerah.
"PDI Perjuangan menegaskan bahwa konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD Partai yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila; melalui serangkaian psikotest; penilaian secara berjenjang baik vertikal dan hotisontal; dan meniadakan voting sebagai cara pengambilan keputusan,"
"Kami menegaskan tidak ada money politic di dalam proses pembentukan kepengurusan partai. Bahkan PDI Perjuangan berani menegaskan, melalui tata cara demokrasi pancasila yang dipraktekkan dengan cara musyawarah dan gotong royong maka proses konsolidasi berjalan dengan demokrastis sesuai kepribadian bangsa," tegas Hasto.
Baca Juga: KPK Periksa Empat Direktur Terkait Korupsi Pembangunan IPDN
Wasekjen PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menambahkan, peserta dalam kongres diperkirakan mencapai 2047 orang terdiri dari 3 orang utusan DPC dari 514 kabupaten/kota (Ketua, wakil dan bendahara), 34 DPD hingga sayap partai.
"Kemudian yang paling istimewa kami punya perwakilan luar negeri. Dikejar-kejar terus agar mereka punya kesempatan untuk hadir. Ada beberapa seperti As, Malaysia Saudi Arabia, Brunei, Jerman, Hongkong, Belanda, Australia dan Belgia. Mereka diminta konfirmasi untuk datang atas biaya sendiri," kata Eriko.
