Pekanbaru, Gatra.com --- Tim penertiban lahan kebun ilegal di Riau telah dibentuk Pemerintah Daerah setempat. Kini, publik menanti kinerja tim tersebut, berharap persoalan lingkungan itu segera tuntas. Meski begitu, rumitnya persoalan lingkungan di Riau, membuat keraguan akan kerja tim penertiban tak terelakkan. Terlebih, para pemilik kebun ilegal bukan orang sembarangan.
Aldo, staf advokasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), menyebut untuk satu wilayah sensitif seperti Taman Nasional Tesso Nillo, kebun sawit illegal di sana juga dimiliki oknum militer dan polisi.
"Contohnya kebun illegal di landscape Tesso Nillo, itu yang punya beragam, ada TNI (oknum), polisi (oknum). Dan oknum legislator. Pokoknya campur-campur," terangnya kepada Gatra.com, Kamis (19/9).
Adapun pembentukan tim tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Riau nomor Kpts.911/VIII/2019. Tim yang dibentuk pada Agustus 2019 itu akan fokus menindak pelaku dalam skala besar seperti perusahaan, cukong, dan toke-toke yang menguasai lahan secara ilegal dengan mengatasnamakan rakyat. Tim ini sendiri dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau, Brigjend Purnawirawan TNI Edy Natar Nasution, dan merupakan respon atas lawatan KPK yang menyebut keberadaan kebun ilegal seluas 1,2 juta hektare.
Sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar menjamin, tim tersebut tidak akan menyasar kebun-kebun masyarakat tidak berizin milik rakyat dan umumnya memiliki luas 2 hektare.
Dikatakan Aldo tim bentukan pemerintah daerah itu akan optimal jika dapat meredam ego sektoral antar instansi. Untuk diketahui, selama ini kendala yang dihadapi dalam pemberantasan kebun ilegal di Riau adalah sulitnya menyamakan persepsi antar lembaga. Kata Aldo lagi, dalam urusan usaha perkebunan pihak yang terlibat mulai dari level pemerintah kabupaten, lembaga vertikal hingga kementerian.
"Kami optimistis tim ini dapat bekerja asalkan punya niat yang sama. Soalnya selain bersentuhan dengan pimpinan daerah ada berbagai instansi juga terlibat," katanya.
Adapun kebakaran hutan di Riau telah menghanguskan lahan hampir 50 ribu hektare. Kejadian tersebut juga berdampak pada kesehatan warga setempat. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat, jumlah kasus kunjungan warga Riau ke fasilitas kesehatan karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga September 2019 mencapai 304.900 kasus.
