Jakarta, Gatra.com – Penyederhanaan birokrasi menjadi arahan dari Presiden Jokowi saat pidato pelantikannya pada 20 Oktober lalu. Jokowi mengatakan sudah saatnya pemerintah mereformasi birokrasi menjadi lebih ramping, efektif, dan efisien. Menindaklanjuti arahan tersebut beberapa instansi pemerintah langsung bergerak cepat untuk melakukan penyederhanaan jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV).
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menilai penyederhanaan birokrasi sebagai sebuah keniscayaan dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan profesional. “LAN telah melakukan berbagai kajian untuk mempercepat reformasi birokrasi agar tercapai birokrasi berkelas dunia. Salah satu syarat utamanya adalah birokrasi yang ramping dan agile (gesit), serta berkinerja tinggi. Penyederhanaan eselonisasi ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi yang gesit tersebut,” ujarnya.
Adi mengatakan untuk mewujudkan hal tesebut pemerintah perlu melakukan adjustment terhadap pola dan metode pengembangan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai contoh ASN yang berkarier di jabatan struktural selama ini titik berat pengembangan kapasitasnya terletak pada peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial. Sedangkan untuk jabatan fungsional, fokus utamanya pada kompetensi teknis berupa keterampilan dan keahlian tertentu.
Transformasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional menurutnya perlu diikuti dengan penyesuaian pola dan metode pengembangan kompetensi. Bila tidak disesuaikan maka akan berpotensi memunculkan kesenjangan kompetensi yang berdampak pada penurunan kinerja birokrasi.
“Bisa dibayangkan ketika seseorang yang tadinya fokus pada aspek manajerial tiba-tiba beralih menjadi jabatan fungsional widyaiswara atau dosen yang mensyaratkan memiliki keahlian teknis mengajar. Sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajar sebelumnya. Hal ini akan memberikan tekanan yang hebat bagi ASN tersebut, yang muaranya bisa menyebabkan kemunduran kinerjanya,” ujar Adi Suryanto dalam keterangan resmi yang diterima Gatra.com, Jumat (13/12).
Lebih jauh, dirinya mengatakan bahwa LAN saat ini sedang menggodok cara cepat dan efektif untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Cara lama melalui pendidikan dan pelatihan konvensional disadari tidak akan mampu mengatasi persoalan yang timbul.
“Untuk itu perlu revolusi dalam pengembangan kapasitas ASN. Migrasi besar-besaran ini harus segera diantisipasi. Tidak mungkin hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan ASN yang selama ini sudah ada. Anggaran pemerintah jelas terbatas untuk mendukung perubahan revolusioner ini,” katanya.
Dirinya mengatakan bahwa langkah awal untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut adalah dengan mengidentifikasi dan memetakan standar kompetensi setiap jabatan fungsional. Hal tersebut penting dilakukan agar proses migrasi dapat dilakukan secara lebih smooth. Standar kompetensi yang jelas akan membantu ASN untuk membandingkan dan mengukur kompetensi teknis yang dimilikinya dengan kompetensi teknis yang dipersyaratkan oleh jabatan fungsional.
Langkah berikut adalah perlunya proses coaching dan mentoring dari pembina kepegawaian masing-masing instansi. Para pimpinan dari ASN menurutnya harus turun tangan dan terlibat aktif menangani proses adaptasi dalam jabatan baru. Bimbingan dan pendampingan menurut Adi mutlak diperlukan karena disadari potensi terjadinya gegar budaya dan gegar mentalitas sangat tinggi.
