Padang, Gatra.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyebutkan setidaknya terdapat 660 warga Indonesia yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Namun sampai saat ini keseluruh warga tersebut belum bisa dipastikan pulang ke Indonesia dengan berbagai pertimbangan.
Pemerintah terang Fadjroel akan melakukan rapat terbatas bersama sejumlah kementerian sebelum mengambil keputusan pemulangan WNI tersebut. Keputusan atas nasib kepulangan 660 orang dari wilayah konflik di Timur Tengah itu tentu didasarkan atas kepentingan nasional sebagai pijakan utama.
"Presiden Jokowi akan mendengarkan pendapat dari sejumlah kementerian terkait sebelum mengambil sikap. Kepentingan nasional prioritas Jokowi," katanya saat acara Ngopi Bareng dalam rangkaian Cap Go Meh 2020 di Padang, Jumat (7/2).
Berdasarkan keterangannya, secara pribadi Presiden Jokowi tidak setuju menerima kembali kepulangan 660 warga tersebut. Pasalnya, secara hukum ada Undang-undang yang mengatur yakni UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Terlebih dikabarkan ketika bergabung dengan ISIS, sejumlah WNI itu melakukan tindakan simbolis dengan membakar paspor.
Menurut Fadjroel, dengan kekalahan yang dialami ISIS dan kekuatannya yang makin terpojok di Timur Tengah, membuat WNI yang semula bergabung ingin kembali ke Indonesia. Ia mengatakan akan lain soal apabila ISIS menang perang, tentu WNI tersebut akan menjadi tentara di Syuriah. Sehingga tidak tepat istilah yang mengatakan mereka sebagai mantan kombatan atau eks ISIS.
Mantan Aktivis Reformasi itu menambahkan saat ini presiden masih perlu mendapat masukan dari berbagai sumber. Bukan hanya dari Kementerian Luar Negeri terkait perlindungan WNI di luar negeri tapi juga dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar pemerintah mampu menghadirkan keputusan yang tepat.
"Bukan eks ISIS itu, mereka kalah perang makanya ingin pulang ke negara ini. Iya Pak Jokowi akan mengeluarkan keputusan setelah rapat terbatas dalam waktu dekat," tukas Fadjroel.
