Bandung, Gatra.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan program padat karya pertanian untuk menanggulangi buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemik Covid-19. Program ini diberikan kepada 120 orang warga Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Sebanyak 120 orang yang telah kehilangan pekerjaan itu diberi lahan pertanian seluas 10 hektare di blok Cinangela, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB. Kemenaker melalui balai latihan kerja (BLK) juga memberikan pelatihan dan pendampingan sampai masa panen tiba. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan, padat karya pertanian ini ada sinergisme dua lembaga yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) serta Pemerintah KBB.

Ida menjelaskan, pandemik Covid-19 tidak hanya membuat banyak pekerja di-PHK, tapi juga berimbas pada pasar tenaga kerja yang saat ini dalam keadaan menunggu (wait and see). Oleh karena itu, perlu ada perluasan kesempatan kerja yang tidak sekadar diterima di pasar kerja, tapi memiliki kesempatan langsung usaha.

"Ini memadukan dua direktorat, dan sinergi dengan Pemda Bandung Barat. KBB menyediakan lahan, sedangkan programnya didampingi oleh Direktorat Binapenta dan Binalattas. Kita memilih program untuk membangun ketahanan pangan," kata Ida di Ngamprah, KBB, Minggu (19/7). 

Kemenaker menyebut angka buruh yang di-PKH dan dirumahkan terus meningkat.  Saat ini, data jumlah pekerja yang dirumahkan dan di-PHK mencapai 3 juta jiwa. Bahkan, Apindo memprediksi angka PHK dan pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 mencapai 5-6 juta jiwa. 

"Data by name by adress, ada 1,7 juta. Sedangkan 1,3 juta lagi masih dalam proses, karena mereka melaporkan kena PHK tapi belum diketahui perusahaannya, dan data dirinya. Jadi total data yang sudah tervalidasi atau pun yang belum, ada sekitar 3 juta," ujarnya.