Jakarta, Gatra.com - Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis temuannya terkait kepuasan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia pada Sabtu (10/4).
Dalam temuan itu dibeberkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Survei menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi, sementara lebih banyak tidak puas terhadap Ma'ruf Amin.
Untuk penilaian kinerja Jokowi, setidaknya ada 56% responden yang menyatakan puas. Sedangkan yang tidak puas sebanyak 37% dan ragu-ragu sebanyak 7%.
Dari perolehan itu diturunkan lagi menjadi berbagai bidang. Di bidang sosial Jokowi dianggap mampu menangani pandemi dengan skor 58%, sedangkan ada 31% responden tidak mampu atau puas dan 11% ragu-ragu akan kinerja Jokowi.
Di bidang ekonomi, 55% responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi, 42% tidak puas, dan 3% ragu-ragu.
Kepuasan justru menurun di penanganan bidang politik dan hukum. Responden tidak puas mencapai mencapai 49%, puas 43% , dan ragu 8%.
"Meskipun data kepuasan responden atas bantuan sosial cukup dominan, hanya 11 persen dari penerima bantuan yang menyatakan puas. Sementara persepsi publik atas kinerja pemerintah bidang politik, keamanan dan hukum, didominasi ketidakpuasan kinerja," kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syahputra melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4).
Untuk Wakil Presiden, kinerja Ma'ruf Amin dinilai tidak memuaskan oleh 51% responden. Sebanyak 36% merasa puas dan 13% ragu-ragu.
Dalam bidang sosial, kinerja Ma'ruf dianggap tidak memuaskan oleh 54% responden. Kendati demikian, 40% merasa puas dan 6% ragu-ragu.
Sementara di bidang ekonomi, responden tidak puas terhadap kinerja Ma'ruf mencapai angka yang cukup tinggi, yakni 62%. Mereka yang puas sebanyak 29% dan ragu-ragu sebanyak 9%.
Terakhir, di bidang politik dan hukum, responden tidak puas terhadap Ma'ruf mencapai 47%. Mereka yang merasa puas sebanyak 38% dan ragu-ragu mencapai 15%. Dedi melihat, ketimpangan persepsi antara Jokowi dan Ma'ruf masih mengemuka, diduga karena publik tak mengetahui agenda yang dijalankan Wakil Presiden.
"Hal ini menandai keterlibatan Wapres dalam kerja Presiden masih belum mengemuka. Data yang muncul dipengaruhi pengetahuan publik atas minimnya aktivitas Wapres yang mendapat perhatian media," ujarnya.
Survei tersebut dilakukan dalam rentang waktu 10-22 Maret 2021. Dalam survei tersebut, IPO terlebih dulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sample, pada setiap desa terpilih akan dipilih secara acak –menggunakan random kish grid paper– sejumlah lima rukun tetangga (RT).
Pada setiap RT dipilih dua keluarga, dan setiap keluarga akan dipilih satu responden dengan pembagian laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor genap, sehingga total responden laki-laki dan perempuan.
"Pada tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak," Dedi menjelaskan.
Metode ini, lanjut Dedi, memiliki pengukuran uji kesalahan atau sampling error sebesar 2.50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.
"Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional," ujar dia.
Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi atau responden mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden. Untuk menguji faliditas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sampel.
