Jakarta, Gatra.com - Polemik tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlanjut. Pimpinan KPK menyatakan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan masih bekerja di KPK. Namun riak-riak kegaduhan akan nasib pegawai di komisi antirasuah itu masih jadi polemik di masyarakat.

Pengamat intelijen, Ridlwan Habib menilai KPK harus diisi orang-orang yang ideologinya tegak lurus pada NKRI. “KPK sebagai sebuah lembaga yang dibiayai APBN jangan sampai tersusupi oleh individu yang mempunyai agenda pribadi maupun agenda kelompok,” ujar Ridlwan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/5).

Ridlwan menjelaskan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Intelijen TNI AD terlibat dalam tes wawasan kebangsaan itu. Oleh karenanya, ia menilai tidak elok jika mempertanyakan kualitas soal dari tes wawasan kebangsaan tersebut.

“Parameter yang digunakan pasti sudah teruji, institusi intelijen punya metode baku yang valid puluhan tahun,” ujar alumni S2 Kajian Intelijen Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Mekanisme tes sebagai syarat alih status ASN juga sudah sesuai dengan Undang- Undang KPK. Mekanisme menjaring ASN lewat tes kebangsaan menurutnya tidak hanya berlaku untuk institusi KPK.

“Kalau ada yang protes karena tidak lolos, semakin menunjukkan kepribadian aslinya,” kata Ridlwan. Ia malah mempertanyakan bocornya materi tes kebangsaan itu ke media. “Lantas kalau mereka jadi pegawai KPK, apa jaminannya mereka tidak membocorkan ke luar materi penyidikan? Bahaya sekali,” katanya.

Ridlwan berharap Dewan Pengawas KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang membocorkan materi tes ke media massa. “Hasil pemeriksaan itu juga wajib diumumkan ke publik nama namanya supaya masyarakat jadi tahu siapa di KPK yang punya agenda pribadi,” pungkasnya.