Karanganyar, Gatra.com - Kekurangan pangan diprediksi bakal terjadi pasca pandemi Covid-19. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, sarana penyimpanan hasil bumi perlu diperbaiki.
Hal itu mengemuka dalam forum pembinaan pengurus lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di Taman Sari Karanganyar, Rabu (24/11).
Kasi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Suharsono mengatakan pangan menipis diprediksi dirasakan pada satu sampai dua tahun pasca pandemi. Saat itu, cadangan pangan di lumbung dan gudang sudah habis. Sebab, simpanan pangan sudah terserap banyak ketika masyarakat dilanda pandemi Covid-19.
Tak dapat dipungkiri, berbagai bantuan sembako dari pemerintah maupun non pemerintah melimpah saat ini.
“Sekarang pangan berlebih. Banyak bantuan mengalir dari mana-mana. Itu sumbernya dari mana? Tentu saja dari lumbung dan gudang pangan kita. Kalau habis, lalu bagaimana ke depan bisa makan. Sedangkan kita tidak tahu apa yang terjadi mendatang. Apakah paceklik atau musibah lain yang membuat produksi pertanian menurun,” katanya.
Ia menyinggung swasembada pangan Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an. Menurutnya, hal itu membuat terlena sehingga lalai menyiapkan cadangan pangan. Akhirnya pemerintah sempat kelimpungan ketika terjadi krisis pangan.
“Penyiapan cadangan pangan menjadi penting. Mulai dari produksi pertanian sampai sarana penyimpanannya,” katanya lagi.
Suharsono memprediksi tersisa 3 juta ton beras di Jawa Tengah pada tahun ini, setelah habis dikonsumsi. Sisa tersebut menjadi cadangan pangan yang harus disimpan di tempat layak. Sedangkan di Karanganyar, tersisa 120 ribu ton.
Sementara itu berdasarkan pemeriksaan kualitas lumbung padi di Karanganyar, hanya 50 persen berkondisi layak. Sedangkan 25 persen kurang layak serta 25 persen lagi buruk.
Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Disnakan PP) Karanganyar, Siti Maesyaroch mengatakan survei tersebut menyasar 26 lumbung padi yang tersebar di 17 kecamatan.
“Ada 26 lumbung padi yang dibangun pemerintah pada 2010-2021. Kondisi sekarang bervariasi. Ada yang atapnya bocor, dinding lembab dan rusak. Kualitas penyimpanan gabah menurun. Kadar air yang seharusnya kering, jadi berlebih. Dikhawatirkan busuk dan tidak layak dikonsumsi pada saatnya nanti dikeluarkan. Enggak laku diselepan,” katanya.
Dari pembahasannya, perbaikan lumbung padi mendesak. Disnakan PP diminta berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terkait perbaikan itu. Direncakanan pula pemberian hibah Rp10 juta per pengelola lumbung dalam rangka penambahan kapasitas penyimpanan.
“Setelah lumbung diperbaiki, lalu ditambahi modal. Dari semula kapasitas penyimpanan 10 ton, bisa bertambah dua ton lagi dengan bantuan itu,” katanya.
