Jakarta, Gatra.com – Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiba-tiba muncul lagi dan memantik perdebatan panas di ruang publik. Padahal, Komisi Pemiilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pemilu mendatang, yaitu 14 Februari 2024.

Salah satu pemantik isu itu muncul lagi ke publik adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Beberapa waktu lalu, politisi yang akrab disapa Cak Imin itu mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait penundaan pemilu. Ia menyebutkan bahwa dari 100 juta subjek akun di media sosial, 60% subjek mendukung penundaan pemilu, seperti dilansir ANTARA, Minggu, (27/2/2022).

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sekaligus Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengindikasikan hal serupa. Saat ditanya soal sikap Luhut mengenai wacana yang sedang berkembang, ia mengatakan sikap Luhut tak akan berarti apa-apa.

“Saya rasa tidak relevan sikap Pak Luhut. Yang penting kan bagaimana sikap dan aspirasi masyarakat,” kata Jodi kepada Gatra.com melalui pesan teks beberapa hari lalu.

Sebelumnya, nama Luhut terseret dalam wacana ini lantaran Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengaku diundang Luhut ke sebuah pertemuan pada pertengahan Februari lalu. Zulhas mengklaim bahwa pertemuan itu bertujuan untuk membicarakan soal penundaan pemilu.

Hanya saja, klaim-klaim dari elit politik itu tak sejalan dengan gambaran keinginan publik menurut temuan survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis kemarin, Kamis, (3/3/2022).

Survei itu mencatat bahwa sebanyak 68,1%-70,7% masyarakat Indonesia tak ingin masa jabatan presiden diperpanjang dengan berbagai dalih, baik dalih pandemi yang diprediksi belum lenyap pada 2024, kondisi ekonomi yang belum pulih, maupun proyek pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi,” kata Djayadi dalam konferensi pers virtual.

Lebih dari itu, temuan survei itu juga menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang mengaku puas dengan kinerja Jokowi selama ini justru tak menginginkan sang presiden memperpanjang masa jabatannya.

LSI mencatat bahwa sebanyak 66,3% masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Hanya saja, tingkat kepuasan tersebut tak selaras dengan keinginan masyarakat agar masa jabatan presiden diperpanjang. Sekitar 59%-63% responden yang mengaku puas dengan kinerja presiden menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jadi puas atau tidak puas dengan kinerja presiden, tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Yang puas maupun yang tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027,” tandas Djayadi.