Jambi, Gatra.com- Pada awal Proklamasi Kemerdekaan, para pendiri negara mengikrarkan kesejahteraan sebagai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara. Seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke mesti merasakan. Tak boleh ada yang tertinggal. Kesejahteraan dan kebahagiaan pun menjadi milik bersama, bukan monopoli segelintir orang.
Kapankah hal itu terwujud? Rakyat yang sedang merayakan kemerdekaan ke-77 amat mendambakan hal itu. Banyak yang berharap tepat seabad usia kemerdekaan kelak Indonesia menjadi negara maju, hidup penuh martabat di panggung pergaulan bangsa-bangsa. Impian itu kuat di benak seluruh negeri. Warga Jambi pun mengharap kesejahteraan itu segera terwujud. Dengan sumber daya alam yang melimpah sudah sepantasnya harapan itu ada. Kenyataan hal seperti itu masih jauh.
Perekonomian Jambi mengalami tekanan hebat akibat Pandemi Covid 19. Menurut catatan BPS, provinsi ini mengalami pertumbuhan minus, yakni pada triwulan ketiga 2020,sebesar minus 1,36%. Sepanjang 2020 pertumbuhan anjlok 3,34%.
Kegiatan sector perekonomian lumpuh, kesejahteraan warga melosot. Jumlah orang yang butuh bantuan sosial melonjak. Jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial pada 2020 mencapai 102.148 kepala keluarga (KK) dengan total bantuan Rp 376,4 miliar. Kemudian keluarga miskin penerima bantuan beras di Provinsi Jambi tahun lalu sekitar 104.239 KK. Prosentase penduduk miskin berkisar 7% dari total populasi.
Seseorang disebut miskin di Jambi, menurut BPS, bila berpendapatan Rp.517.722,-/kapita/bulan. Keluarga miskin rata-rata memiliki 4,27 orang anggota rumah tangga. Dengan kata lain, Garis Kemiskinannya sebesar Rp.2.210.673,-/rumah tangga miskin/bulan.
Soal Konsistensi
Perkebunan sawit merupakan sektor pertanian yang amat dominan dalam perekonomian Jambi. Peran pertanian bersama, kehutanan dan pertanian amat dominan, kontribusinya sebesar 30,53%. Sedang sektor dominan berikutanya adalah pertambangan dan penggalian sebesar 19,39%.
Luas perkebunan sawit mencapai menurut Data Dinas Perkebunan Jambi mencapai 1.134.640 Ha diluar kawasan konservasi. Panen TBS selama ini dibawa ke Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang berjumlah 79 pabrik milik perusahaan swasta.
Posisi petani sawit tak cukup kuat. Saat harga CPO naik, petani dapat menjual TBS dengan harga tinggi, demikian sebaliknya. Namun petaka mereka rasakan menyusul larangan ekspor CPO awal 2022. Sesungguhnya kondisi bisa lebih baik bila Dalam ini posisi petani sawit perlu diperkuat lewat langkah-langkah terobosan. Misalnya saja dengan menambah jumlah pabrik pengolahan . Setidaknya dibutuhkan 20 pabrik lagi agar hasil panen petani langsung bisa diproses segera. Bila TBS terlalu lama menunggu diolah akan rusak karena keasamannya naik.
Petani adalah soko guru terwujudnya kesejahteraan bangsa. Keberadaan mereka vital dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sebelum pandemi kondisi mereka sudah sulit. Soal pabrik pengolahan sawit hanya satu masalah saja. Adanya banyak fundamen lain yang perlu diperhatikan.
“Perlunya program pangan yang berkelanjutan, jangan sampai ganti menteri pertanian, ganti pula kebijakannya,” begitu tutur Imransyah di depan para peserta Diskusi Kelompok Terarah (FGD) bertopik Agenda 45: Jalan Kesejahteraan Indonesia, di Jambi, 15 Agustus 2022.
Selaku orang desa yang saban hari bergelut di sawah, Imransyah, yang pernah memimpin Persatuan Petani Jambi (PPJ) masgul akan pembangunan pertanian. Di matanya tak hanya soal inkonsistensi, ada sederet persoalan-persoalan lain yang menghambat kemajuan terujudnya ketahanan pangan.
Sikap ini wajar mengingat pengalaman mengurus organisasi petani membuatnya paham atas banyak peristiwa. Konflik-konflik agraria juga sengketa HTI anggota-anggota PPJ dengan perusahaan perkebunan kerap dihadapinya dahulu.
Sinerji
Peserta lain Dr Noviardi Ferzi pengajar STIE Jambi mengingatkan bahwa telah terjadi pergeseran budaya akibat perubahan pola pertanian. Menurutnya pada masa lalu hubungan antar keluarga masih terjalin akrab. Bila ada yang mengalamai kekurangan keluarga lain akan dengan senang membantu. Namun di era perkebunan sawit besar semuanya berubah. Pola hubungan lama berganti.
Di sinilah peran budayawan dalam membawa kesejahteraan bangsa menjadi penting. Pergeseran besar pola kekerabatan menjadi komersial mesti dicermati agar arah perkembangan ekonomi berjalan dalam koridor budaya sendiri. “Sudah saatnya para budayawan mengingatkan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai,” ujar Noviardi.
Menurutnya, perkebunan sawit yang luas di Jambi saat ini sulit untuk diketahui siapa sesungguhnya yang memilikinya. Sulit untuk bisa mengetahuinya karena dalam sistem ekonomi modern kepemilikan sebuah usaha dilakukan lewat jual beli saham. Pemilik modal sesungguhnya berada di suatu tempat yang belum tentu mudah dikenali.
Hal demikian pun terjadi di Jambi untuk sector energi. Sebagaimana diketahui, Jambi memiliki potensi batubara potensi batu bara yang besar, sebagian telah diusahakan sisanya masih tahap eksplorasi. Potensi sebesar 1,52 miliar metrik ton. Pemanfaatan batubara sebagai sumber enerji primer akan memberi banyak keuntungan. Namun pada sisi lain, resiko kerusakan lingkungan akan besar. Di Jambi lokasi-lokasi batu bara banyak berada di kawasan hutan.
Untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan dan enerji tentu orang-orang cerdik pandai,termasuk yang jadi pengusaha, mesti berpikir merdeka. Saat ini hal itu tidak mudah dilakukan. Kaum cerdik pandai memilih bekerja melayani kelancaran kepentingan para pemilik modal itu. “Ketahanan energi dan pangan ini menyangkut ketahanan suatu bangsa, menyangkut masa depan suatu bangsa,” ujar Noviardi.
Kedaulatan pangan dan enerji, sebagai pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia sebagaimana diinginkan pendiri negara. Selain pentingnya peran budayawan untuk menjaga perkembangan ekonomi negara sesuai dengan budaya bangsa, para birokrat juga mesti dapat berpikir merdeka.
Mengingat sumberdaya alam, setidaknya tanah yang ditumbuhi sawit dan mengandung batubara, adalah punya bangsa Indonesia. Di sinilah kemerdekaan dalam mengatur dan mengelola dibutuhkan. Birokrat yang memahami budaya dan sanggup berpikir merdeka tentu akan mengerti pembatasan kepemilikan.
Pandangan lebih moderat datang dari Ketua Seknas Jokowi Jambi Roy Benjamin Situmorang. Menurut dia, program pemerintah saat ini sudah bagus, namun butuh sejumlah langkah perbaikan. “Ya butuh langkah untuk memperkuat misalnya petani diberi bibit jagung, juga penyiapan pasar agar hasil panen tak sia-sia,” ujarnya.
Roy juga mengingatkan perlunya pendekatan yang tidak holistik dalam pembangunan pertanian. Hal ini mesti dilakukan sejak penyiapan tanah sampai mempersiapkan pasarnya, sehingga petani akan mau tetap menanam kembali. Perlu segera membangun pabrik turunan dari produksi sawit agar produksi petani dapat segera diserap dengan harga wajar/layak dan harga migor bisa terkendali.
Pangan dan enerji merupakan dua dari lima topik pilar, tiga pilar lain adalah geopolitik global, tatakelola pemerintahan dan kebudayaan. Kelima topik itu diyakini sebagai pilar utama mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Seknas Jokowi menginisiasi pemikiran masyarakat untuk menyusunnya sebagai usulan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.
Selama ini masyarakat memang tak punya agenda, sehingga ketika sebuah pemerintahan baru terbentuk kebijakan pembangunan yang disusun belum tentu seusai keinginan masyarakat. FGD di Jambi merupakan bagian dari proses pembentukan Agenda 45 yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi agar bisa dilaksanakan oleh presiden terpilih hasil Pemilu 2024 mendatang.
Donny Iswandono, pegiat ekonomi rakyat.
