Jakarta, Gatra.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut adaptasi sistem satu data Indonesia (SDI) di tingkat daerah relatif masih rendah. Adapun berdasarkan catatan Bappenas saat ini baru ada 95 dari 514 kabupaten kota yang sudah terhubung ke portal SDI.

"Keterhubungan portal tersebut jika dibandingkan komitmen Kementerian Lembaga (K/L) dengan daerah memang masih rendah," ujar Staf Ahli Menteri Bappenas bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi pada Grand Launching Portal Satu Data Indonesia, Jumat (23/12).

Sementara pada 2022 ini keterhubungan portal SDI di tingkat K/L baru sebesar 58% atau 43 dari 83 K/L yang ada. Di tingkat provinsi sudah ada sekitar 26 provinsi dari 38 sudah terhubung di dalam portal SDI.

Baca Juga: Bappenas: Regsosek Kunci Transformasi Pembangunan

Okto menjelaskan kendala yang menyebabkan keterhubungan kabupaten dan kota ke dalam SDI masih rendah, lantaran pemerintah daerah belum mempunyai portal. Padahal mereka sudah punya komitmen untuk berbagi data di dalam SDI.

"Tapi kami akan mendorong keterhubungan portal tersebut," ucapnya.

Penyelenggaraan SDI merupakan mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019, dimana penataan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses serta dibagi dalam penyelenggaraan instansi pusat dan daerah.

Menurut Okto, sepanjang tahun 2022 total dataset yang sudah terjaring di dalam SDI mencapai 136.501 dataset. Sementara di tahun 2023 tercatat sudah ada usulan 1.804 dataset dari 51 K/L.

Baca Juga: Kebijakan Satu Data Indonesia Pertimbangkan Keamanan Siber

"Usulan data itu diharapkan bisa ditetapkan di Januari 2023. Ini terlihat jelas adanya kebutuhan data lintas sektor untuk bagi pakai data," tuturnya.

Kendati, masih ada empat Kementerian dan Lembaga yang belum memberikan datanya ke dalam portal SDI. Adapun Bappenas berharap K/L tersebut dapat menyetorkan datanya sebelum akhir bulan ini.

"Portal SDI ini akan terus kami kembangkan, baik layanan yang tersedia maupun partisipasi K/L," imbuhnya.