Jakarta, Gatra.com - Bisa jadi masih banyak orang yang tidak tahu kalau luas tutupan hutan di Tanah Papua itu mencapai 33,8 juta hektar. Luasan ini setara dengan 38% tutupan hutan nasional yang mencapai 120 juta hektar.

Lantas sekitar 20 tahun terakhir, ada sekitar 660 hektar tutupan hutan itu dibuka untuk ragam kepentingan, mulai dari kepentingan pemekaran wilayah, infrastruktur baru, termasuklah perkebunan kelapa sawit.

Sampai tahun 2021, luasan sawit perusahaan yang tertanam di Tanah Papua masih sekitar 214 ribu hektar. Luasan ini setara dengan 0,67% dari total luas tutupan hutan Tanah Papua tadi.

Meski luasannya masih sangat kecil ketimbang luas kebun kelapa sawit di pulau-pulau lain di Indonesia, tapi kontribusi sawitnya terhadap masyarakat sudah tergolong moncer.

Tenaga kerja yang terserap di industri ini sudah mencapai 43 ribu orang. Jumlah ini setara dengan 2/3 penduduk Kabupaten Boven Digoel 2022 yang hanya 65.310 jiwa.

Perusahaan sawit juga melakukan kemitraan dan berbagai hal lainnya demi memastikan agar masyarakat Papua bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat di daerah lain.

Baca juga: Luwy Leunufna: 15 Tahun Menjadi Anggota, Banyak Manfaat GAPKI Kami Rasakan

Maka tak aneh kalau kemudian masyarakat di Tanah Papua menyebut bahwa sawit telah menjadi anugerah Tuhan untuk Tanah Papua.

Hanya saja, Luwy Leunufna justru merasa sedih. Sebab isu deforestasi yang belakangan gencar berkembang di Tanah Papua justru mendiskreditkan kelapa sawit sebagai pemicu utama.

"Tudingan ini benar-benar seram," katanya saat berbincang dengan Gatra.com tadi pagi.

Untuk diketahui saja kata lelaki 50 tahun ini, di Papua, siapapun enggak mungkin bisa membangun kalau enggak buka lahan. Tak terkecuali membangun kebun kelapa sawit.

Dan enggak mungkin sebuah perusahaan hadir tanpa keterlibatan pemerintah. Sebab segala perizinan terkait dengan pemerintah.

"Pemerintah juga pasti enggak asal-asalan memberikan lahan kepada perusahaan untuk dikelola, pasti melalui proses verifikasi yang panjang dulu," terangnya.

Di Papua sendiri, yang namanya lahan Areal Peruntukan Lain (APL) hampir tidak ada. APL musti dimohonkan pelepasan dulu dari Kementerian terkait.

"Artinya, setelah izin lokasi keluar, baru kemudian dimohonkan izin pelepasan. Di sini pemerintah terlibat secara aktif untuk memastikan lahan itu boleh atau tidak dikelolah," ujarnya.

Setelah mendapat pelepasan, perusahaan juga harus menyelesaikan pembayaran hak ulayat atas tanah yang dilepaskan oleh pemerintah itu.

"Pembayaran tuntas, baru dilakukan pelepasan hak. Pelepasan hak beres, baru bisa mengurus HGU, dapat HGU baru kebun dibangun. Prosesnya panjang, tahunan," panjang lebar Luwy menjelaskan.

Oleh panjangnya proses itu, enggak mungkin pengusaha yang datang ke Papua main-main. Ini investasi besar dengan modal yang cukup besar.

"Sebab ketika hadir di Tanah Papua, yang dilakukan perusahaan pertama kali itu adalah membangun infrastruktur dasar. Membangun jalan, jembatan, perumahan, fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, klinik dan lainnya. Ini hight cost," terangnya.

Luwy tak memungkiri kalau kemudian ada perusahaan yang tidak serius. "Tapi saya mau katakan bahwa anggota GAPKI di Tanah Papua sangat serius membangun Tanah Papua," katanya.

Dengan keseriusan tadi itu jugalah perusahaan sawit di Tanah Papua kemudian bersepakat untuk berinisiatif menghadirkan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) sebagai wadah mereka di sana.

Sebab bagi mereka, GAPKI adalah wadah yang sangat baik, sangat efektif untuk menyampaikan bahwa ada manfaat yang besar atas kehadiran sawit di Tanah Papua, sawit yang sering dipandang sebelah mata.

"Dengan pengurus pusat, kami telah bersepakat bahwa kami akan mendirikan GAPKI Cabang Papua untuk memperjuangkan kepentingan sawit di Tanah Papua, supaya orang bisa melihat secara fair dan adil gimana sebenarnya kontribusi sawit untuk pembangunan Tanah Papua," tegasnya.

Abdul Aziz