Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf, mengatakan, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari investasi di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri).
Yahya Staquf dalam keterangan pers diterima pada Senin (18/9), menyampaikan, investasi harus menjadi peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya mereka yang lingkungannya menjadi destinasi investasi. Mereka tidak boleh menjadi korban.
“Seperti kasus Rempang itu kan ada investasi ditempatkan di sana, kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat,” ujarnya.
Ia menegaskan, investasi harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka, harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Menurutnya, rencana pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) itu harus mengedepankan kesentosaan masyarakat. Bagaimanapun kesentosaan dari masyarakat adalah nomor satu.
“Risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian, pertama-tama kesentosaan masyarakat itu harus dijaga tidak boleh masyarakat menjadi korban karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri,” ujar kiai yang karib disapa Gus Yahya ini.
Sementara terkait pernyataan sikap yang belum muncul selama ini, Gus Yahya mengatakan bahwa sejak awal NU tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berbuntut kerusuhan tersebut.
“Rempang seperti sekarang ini, sebetulnya Nahdlatul Ulama dengan eksponen-eksponen sosial yang lain yang jadi stakeholder masyarakat, seperti ormas-ormas yang lain sebetulnya agak kagok karena terjadi mendadak dan kami tidak pernah diajak bicara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, karena sejak awal tidak dilibatkan soal kebijakan proyek Rempang Eco City, pihaknya tidak punya antisipasi. “Kami tidak terlibat sama sekali dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu,” katanya.
Maka itu, pria yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menilai pihak yang menjelaskan dan menyelesaikan perkara ini adalah mereka yang terlibat dalam pembahasan sejak awal.
“Pada saat sekarang ini, pertama yang harus ditanya terlebih dahulu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan itu sendiri,” ujarnya.
Sedangkan kalau NU dimintai pandangan setelah terjadi kericuhan, Gus Yahya mengatakan, satu-satunya yang pihaknya bisa sampaikan adalah bahwa kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan.
“Tidak boleh masyarakat menjadi korban. Yang lebih baik risiko-risiko lain ditempuh, selain risiko merusak kesentosaan masyarakat,” katanya.
