Mataram, Gatra.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat, mewanti-wanti dua penjabat baru Bupati Lombok Timur dan Wali Kota Bima Juani Taofik dan HM Rum untuk tidak main-main dengan proyek untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh ada kebijakan transaksional "mengikat leher" orang.

Politikus gaek ini menyampaikan pernyataan tersebut agar tidak terjadi prilaku seperti itu di NTB.

Ketua DPD PDIP NTB ini juga berharap dua Pj Bupati-Wali Kota bisa menjaga Kamtibmas masyarakat, terutama dalam menyongsong Pemilu 2024.

"Caranya dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturrahim bersama Kapolres dan Dandim," tukasnya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa (26/9).

Rachmat menyebut dirinya menjadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas yakni adanya keamanan saat Pemilu dan Pilkada.

"Saya berharap, Penjabat Bupati Lombok Timur dan Penjabat Wali Kota Bima bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan semua itu," ujarnya.

Rachmat juga meminta agar para penjabat bisa lebih menyejahterakan rakyatnya, serta menurunkan angka kemiskinan dan masyarakat terlantar.

“Harapan kami kepada keduanya dapat bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat,” terang politisi karismatik NTB ini.

Rachmat meminta agar kedua Penjabat Kepala Daerah ini bisa menyukseskan seluruh program pemerintah pusat. Pasalnya, Pemda merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Program pemerintah pusat di antaranya Pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg ataupun Pilkada 2024.

Kedua pejabat tersebut diharapkan bisa memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045.