Jakarta, Gatra.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai masih terdapat peluang perubahan peta partai politik jelang hari pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang jatuh pada 19 - 25 Oktober 2023 mendatang.
Lucius berpendapat, perpolitikan Indonesia saat ini masih banyak menemui kondisi labil meski hari pendaftaran capres-cawapres tinggal menghitung jari. Hal itu, salah satunya dapat terlihat dari banyaknya manuver politik yang dilakukan oleh partai dan politisi dalam beberapa waktu terakhir, sehingga mengubah hasil akhir peta politik.
"Jadi, ruang bagi kemungkinan perubahan peta politik itu masih sangat terbuka, saya kira itu," kata Lucius Karus dalam acara diskusi media bertajuk 'Jadwal Pilpres dan Siasat 2 Poros', di Kantor Formappi, Jakarta Timur, pada Rabu (27/9).
Namun demikian, Lucius menyoroti bagaimana perubahan peta politik itu tak memiliki daya yang siginifikan untuk memutarbalikkan posisi para kandidat capres. Hal itu tergambar dari hasil elektabilitas capres-cawapres di sejumlah survei, yang menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap angka elektabilitas masing-masing bakal capres usai serangkaian manuver politik yang terjadi beberapa waktu terakhir.
"[Kalau kita melihat] hasil survei pun, bahkan dengan berbagai macam manuver, [seperti] keluar-masuk partai, ada pasangan calon yang sudah terbentuk, itu tidak akan memberikan efek apa-apa, itu tidak akan memberikan hasil apa-apa pada hasil survei elektabilitas mereka," kata Lucius.
Sebagaimana diketahui, sejumlah partai dan sosok politisi kerap melakukan 'putar haluan' jelang hari pendaftaran capres-cawapres. Manuver politik mulai terjadi sejak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula menjalin kerja sama politik dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar di bawah payung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), memilih untuk mengusung Bakal calon presiden (Bacapres) usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Keputusan itu rupanya tak segera membuat KIB pecah kongsi. Koalisi tersebut terus berjalan, hingga akhirnya PAN dan Golkar sepakat untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bacapres usungan mereka.
Sejak saat itu, PAN dan Golkar berjalan bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di bawah naungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi itu pun segera berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Tak lama setelahnya, Partai Demokrat yang semula menjalin kerja sama dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan di bawah naungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa NasDem dan Anies telah melakukan penghianatan terhadap Demokrat dan PKS.
Demokrat mengatakan, NasDem dan Anies telah secara sepihak memutuskan keterpasangan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres, tanpa memberi informasi apapun terhadap Demokrat dan PKS selaku rekan koalisi. Padahal, menurut Demokrat, Anies sebelumnya telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapresnya.
Alhasil, Demokrat pun memilih hengkang dari koalisi dan mencabut dukungan mereka terhadap Anies Baswedan. Di satu sisi, PKB yang pemimpinnya telah digandeng sebagai pasangan pendamping Anies pun akhirnya dinyatakan hengkang dari KIM.
Beberapa hari setelahnya, Demokrat yang telah menjalin komunikasi intens dengan KIM dan koalisi pro Ganjar pun akhirnya memutuskan untuk mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Prabowo Subianto. Demokrat pun resmi bergabung dengan KIM.
Selain itu, perubahan peta politik juga tak hanya tampak di lingkup partai parlemen. Sebab, Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, belum lama ini telah menghebohkan publik karena memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dua hari setelahnya, Kaesang segera didapuk sebagai Ketua Umum PSI untuk menggantikan Giring Ganesha yang kini diangkat sebagai Anggota Dewan Pembina PSI.
Langkah politik Kaesang itu kemudian memicu respons di kalangan masyarakat. Pasalnya, PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi sang ayah, memiliki aturan yang melarang satu keluarga untuk berada dalam partai yang berbeda.
