Jakarta, Gatra.com - Penetapan status Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka telah menambah daftar menteri era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terlibat kasus korupsi. Dengan demikian, setidaknya ada enam menteri era Jokowi yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kinerja KPK dan lembaga penegak hukum lainnya selama masa kepemimpinan Jokowi. Sebab, pengentasan korupsi merupakan hal yang juga harus didukung oleh partai politik.

"PDIP mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan bahwa upaya untuk memerangi korupsi itu terus menerus dilakukan dan ini juga didukung sepenuhnya oleh partai," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika ditemui awak media di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di Jakarta International Expo, pada Sabtu (30/9).

Hasto mengaku, hal itulah yang melandasi penyusunan jabatan strategis di partainya. Tak terkecuali dalam menentukan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai Bakal calon presiden (Bacapres) oleh PDI Perjuangan.

Hasto pun tak menampik bahwa kondisi yang terjadi pada Menteri Syahrul Yasin Limpo juga pernah dialami oleh PDI Perjuangan. Seperti diketahui, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang merupakan kader PDI Perjuangan juga pernah terjerat kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19 pada Desember 2020.

"Ya, PDIP kan juga belajar dari persoalan yang terjadi di PDIP. Kami pernah mengalami itu tetapi yang kami lakukan adalah mawas diri melakukan perbaikan-perbaikan internal," katanya.

Hasto pun mengaku percaya bahwa langkah penetapan tersangka yang diambil oleh KPK telah didasari oleh fakta hukum dan bukti materil yang kuat. Hal itu Hasto katakan untuk menjawab pertanyaan mengenai potensi adanya politisasi dalam penangkapan Syahrul Yasin Limpo.

"Meskipun ini terjadi pada menteri [dari] partai lain, tapi PDIP tetap melakukan evaluasi ke dalam, belajar," tandas Hasto.

Sebagaimana diketahui, setidaknya ada enam menteri di era pemerintahan Jokowi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka adalah Mantan Mensos Idrus Marham yang terbukti menerima suap terkait Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1, Mantan Mensos Juliari Batubara, dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang tersangkut kasus suap budi daya lobster.

Selain itu, ada pula Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap pengurusan dana hibah dari pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Terbaru, ada Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang menjadi tersangka atas keterlibatannya dalam pengadaan Menara Base Transceiver Station (BTS) 4G, serta Mentan Syahrul Yasin Limpo yang terlibat kasus jual beli jabatan di Kementan.