Sleman, Gatra.com – Pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro 2 menuntut dilibatkan dalam rencana relokasi dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) ke tempat relokasi baru yang mulai dikerjakan tahun depan.

Sepinya pengunjung lantai dua dan tiga Teras Malioboro 1 menghantui mereka. Tanpa pelibatan PKL, proses relokasi dinilai lebih baik dibatalkan.

Tuntutan tersebut dilatari rencana Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berencana merelokasi pedagang Teras Malioboro 2 ke dua titik, yaitu di Jalan Ketandan atau belakang Ramayana Mall yang berjarak 200 meter dari Jalan Malioboro dan titik kedua di dekat Teras Malioboro 1.

Teras Malioboro 1 dan 2 adalah sentra PKL yang semula berjualan di sepanjang trotoar Malioboro. Teras Malioboro 1 berada di sisi selatan Jalan Malioboro, sedangkan Teras Malioboro 2 di sisi utara.

Belakangan Teras Malioboro 2 rencananya akan dipugar bersama gedung DPRD Yogyakarta. Lokasi ini akan dibangun sebagai kawasan ekonomi baru bernama Jogja Planning Gallery (JPG).

Tidak adanya keterlibatan PKL di rencana relokasi Teras Malioboro 2 dilaporkan oleh Paguyuban Tri Dharma. Paguyuban beranggota 923 pedagang ini mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yogyakarta, Senin (18/12), terkait adanya pelanggaran maladministrasi di rencana relokasi itu.

“Meski Gubernur (Sultan Hamengku Buwono X) menyatakan pedagang dilibatkan dalam perencanaan relokasi, nyatanya para PKL sama sekali tidak diajak bicara,” kata Ketua Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman.

Menurutnya, keterlibatan perwakilan pedagang dalam penyusunan DED ke tempat relokasi baru sangat penting. Hal ini menyangkut adanya masukan dari pedagang soal klasterisasi komoditas jualan agar semua pedagang terakses pembeli.

Tanpa keterlibatan pedagang dalam DED relokasi, pedagang takut lokasi baru sepi seperti kondisi di lantai dua dan tiga di Teras Malioboro 1. Di situ, wisatawan hanya mengunjungi lantai satu.

“Di dua lokasi relokasi baru nanti, posisinya lebih masuk ke dalam dan akan mematikan ekonomi kami. Sekarang saja, berada di antara Jalan Malioboro dan Mataram, kondisinya masih sepi. Hanya ramai di depan saja,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, mengatakan sejak direlokasi ke Teras Malioboro 2 pada 2021, pedagang sudah diberitahu bahwa area yang mereka tempati tidak permanen.

“Gubernur memastikan PKL dilibatkan dalam perencanaan relokasi. Lokasi akan ditata untuk mendukung konsep Sumbu Filosofi dengan membangun JPG yang menyatukan DPRD dan Teras Malioboro 2,” tuturnya.

Pembangunan dua tempat relokasi dimulai tahun depan. Pemda DIY juga membantu agar para PKL bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk dengan memberikan berbagai pelatihan. "Sekarang tinggal mereka mau atau tidak,” ucapnya.

Anggota pansus validasi data pedagang Teras Malioboro 2 DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setiawan, menyebut Pemda DIY tidak boleh menyepelekan partisipasi publik dengan alasan konservasi World Heritage UNESCO.

“Sultan harus membuktikan adanya partisipasi dan apakah itu mewakili seluruh PKL dalam penyusunan DED relokasi itu. Tanpa adanya konsultasi publik, DED proyek itu tidak memenuhi syarat dan harus dibatalkan,” katanya.

Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri, menyatakan pihaknya akan menelaah ihwal maladministrasi dalam perencanaan relokasi. Pihaknya berupaya melakukan mediasi antara PKL dan Pemda DIY.