Jakarta, Gatra.com - Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies-Muhaimin dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelaporan dana kampanyenya pada Jumat (22/12).

Pasalnya, Anies-Muhaimin (AMIN) melaporkan bahwa dana kampanye yang digunakan hanya sebesar Rp1 miliar saja. Hal ini dianggap janggal oleh kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (LISAN).

Ketua LISAN, Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa dana kampanye yang dilaporkan Anies-Muhaimin kontras dengan kenyataan di lapangan. Angka itu dinilainya tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye Paslon Nomor Urut 1.

"Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi. Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya Rp1 miliar?" katanya dalam keterangan yang diterima pada Ahad (24/12).

Keraguan ini membuat LISAN melaporkan AMIN ke Bawaslu. Pasangan AMIN diduga memanipulasi data dana awal kampanye.

Hendarsam mengambil contoh dari pengalaman Pilgub DKI 2017. Saat itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp50 miliar.

"Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya," ujarnya.

Namun, Hendarsam juga menjelaskan bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final. 

Hendarsam menambahkan, tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Seolah pasangan AMIN hanya menggunakan dana yang kecil dan banyak didukung dari dana partisipasi para pendukungnya.

Dengan tidak transparannya pasangan AMIN di pelaporan dana awal kampanye, Hendarsam khawatir akan transparansi di masa mendatang.

"Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri," jelas Hendarsam.