Wonosobo, Gatra.com - Presiden Joko Widodo hadir di Alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah untuk membagikan 3.000 sertifikat tanah warga. Ribuan orang dari Kabupaten Wonosobo, Purworejo dan Kebumen penerima sertifikat program PTSL dengan sabar menunggu sejak siang hingga Jokowi tiba sekitar pukul 17.00 WIB, Senin (22/1).

Saat tiba, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pejabat lainnya, langsung disambut teriakan warga yang senang karena bisa bertemu pimpinannya. Saat sambutan, Jokowi langsung 'curhat' bahwa sejak subuh ia telah berangkat kerja keliling ke beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah.

"Kulo mikir negoro gih mboten gampang, awake nganti kuru (Saya memikirkan negara tidak gampang, badan sampai kurus)," canda Jokowi yang disambut tawa ribuan hadirin.

Presiden menjelaskan, seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang harus dipegang masyarakat. Karena, ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

"Setelah saya cek ternyata baru 46 juta sertifikat yang ada, berarti masih kurang 80 juta pemilik tanah yang tidak pegang (memiliki) sertifikat. Saya tanya BPN ternyata setiap tahun hanya bisa mengeluarkan 500.000 sertifikat. Artinya, warga harus menunggu (mengantri) selama 160 tahun kalau ingin memilki sertifikat tanah. Ayo siapa yang mau menunggu 160 tahun, angkat tangan, saya kasih sepeda," kata Jokowi.

Ia menyebutkan, tidak adanya sertifikat tanah, sering memunculkan konflik baik antar saudara, keluarga, konflik antara masyarakt dengan pemerintah, masyarakat dengan pengusaha dan lainnya. Karena itulah, Jokowi kemudian meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar bagaimanapun caranya bisa membuatkan sertifikat tanah warga secara cepat

"Akhirnya sudah 110 juta sertifikat jadi. Inilah yang dinamakan kerja," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah mengagunkan sertifikat tanah miliknya untuk meminjam uang.

"(Sertifikat tanah) bisa disekolahkan (diagunkan/digadaikan) tapi harus dikalkulasikan betul-betul. Misalkan pinjam Rp500 juta, mau dijadikan investasi mesin, modal usaha, modal kerja, sudah dihitung semua, cicilannya setiap bulan berapa, bunganya berapa, dihitung semuanya. Jadi ini pinjaman semuanya harus dipakai untuk usaha. Kalau sudah punya keuntungan, baru keuntungan itu yang dipakai, bukan langsung dipakai untuk beli mobil, nanti tidak bisa mengangsur, mobil diambil sertipikatnya diambil (bank)," jelas Jokowi.

Sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diserahkan perinciannya adalah, 1.650 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo, 650 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, dan 700 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Kebumen.

Penyerahan ini merupakan bagian dari total 50.000 sertifikat yang menjadi target Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo di tahun 2023. Dengan penyerahan ini, capaian Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo berhasil menembus angka 100 persen. Percepatan sertifikasi tanah ini juga diklaim berhasil memberikan economic value added sebesar Rp1,57 triliun untuk Kabupaten Wonosobo di tahun 2023.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto mengatakan bahwa, ada 650 orang pemilik tanah yang akan menerima sertifikat dari Presiden Jokowi di Alun-alun Wonosobo.

"Dari Kabupaten Purworejo sebanyak 650 sertiiikat, terdiri dari Desa Samping (Kecamatan Kemiri) 400 sertifikat, Desa Pekutan (Kecamatan Bayan) 150 sertifikat dan Desa Sendangsari (Kecamatan Purwodadi) 100 sertifikat," kata Andri.

Sedangkan menurut Badarudin selaku Kades Talunombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, ada 660 warganga yang berangkat untuk mengikuti penyerahan sertifikat oleh Presiden Jokowi di Alun-alun Wonosobo.

"Untuk program PTSL di desa kami, ada 1.722 sertifikat. Saya rasa program PTSL ini bagus, mudah dan cepat, sangat membantu masyarakat. Di desa kami masih ada sekutar 320 bidang yang belum bersertifikat. Ada tanah yang masih belum jelas kepemilikannya karena belum diwariskan, juga milik orang luar Desa Talunombo yang belum bisa kami hubungi," tutur Badarudin.