Jakarta, Gatra.com - Kurikulum Merdeka telah resmi ditetapkan sebagai Kurikulum Nasional. Namun mengenai implementasinya, Kemendikbudristek memberikan tambahan waktu di masa transisi untuk satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum teranyar itu.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan, Kementerian memberikan tambahan waktu dua tahun kepada satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), akan diberi waktu lebih panjang yakni tiga tahun hingga tahun ajar 2026/2027.

“Jadi, kita tetap punya masa transisi hingga tahun 2027. Tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu stres,” kata Nadiem saat hadir dalam kegiatan peresmian di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Rabu (27/3).

Nadiem Menyebut, saat ini sudah terdapat 300 ribu satuan pendidikan di tanah air yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Jumlah itu mencakup 80 persen dari seluruh sekolah formal di Indonesia itu sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

“Semuanya dalam tahap-tahap yang berbeda. Dan sama sekali tidak semua proses implementasi ini lancar. Ada berbagai macam kebingungan, kebimbangan, kekhawatiran dalam mengimplementasikan itu,” jelas dia.

Selain itu, Nadiem menjelaskan esensi dimunculkannya kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Ia mengatakan, wacana ini digagas karena selama ini kurikulum merdeka mendapatkan timbal balik positif dari para guru dan murid. Kehadirannya, banyak membuat guru dan murid senang belajar.

“Sudah, itu poinnya. Kadang-kadang kita terlalu repot dalam berbagai macam terminologi yang terlalu akademis,” jelas dia.

Kebutuhan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional untuk memberikan kompetensi sesuai kehidupan nyata di antaranya kolaborasi dan kreativitas. Menurutnya, kurikulum sebelumnya lebih menekankan pada proses menghafal.

"Kemampuan-kemampuan di dunia nyata seperti kolaborasi, kreativitas yang jauh lebih penting daripada menghafal dan mengambil ujian,” tutur Nadiem.