Kopenhagen, Gatra.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan komitmen Indonesia dalam mencegah korupsi melalui implementasi open government dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, Senin (22/10).
Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, diantaranya membangun Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial. Selain itu, juga mengimplementasikan Satu Peta atau One Map Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi geospasial yang bisa diandalkan. Tak lupa pula menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
“Pemerintahan terbuka, transparan, dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia. Dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan,” sebut Bambang dalam pernyataan resmi yang diterima Gatra.com hari ini, Selasa (23/10).
Ia lantas mencontohkan sejumlah best practices dari penerapan open government di Indonesia.
Sistem perencanaan daring atau e-planning Jogjaplan diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta. Jogjaplan berfungsi sebagai medium persiapan program pemerintah agar dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, akurat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengakomodasi peran para pemangku kepentingan terkait. Dengan Jogjaplan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memaksimalkan suatu program agar lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Selain itu, ada pula sistem e-budgeting yang diterapkan Pemerintah Surabaya. Sistem berbasis komputer ini memfasilitasi perencanaan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini terbukti mampu menghemat keuangan lokal hingga 30 persen.
Contoh lainnya adalah open budget yang dilaksanakan Kota Ambon. Dengan strategi ini, pelaporan anggaran tersedia dalam situs-situs pemerintahan Kota Ambon sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang menginginkan transparansi anggaran.
Dalam hal pengadaan terbuka, Kabupaten Bojonegoro juga menjadi contoh karena berhasil menerapkan Bojonegoro Open System (BOS), sebuah pusat informasi daring yang memuat detail pengadaan barang publik dari hulu ke hilir secara transparan, mencakup informasi pihak yang bertugas untuk pengadaan, kualitas barang dan jasa, hingga proses audit.
Baca Juga: Atasi Inefisiensi Anggaran, Perpres E-Government Diteken Presiden
“Dalam implementasinya, open government dan open data perlu didukung oleh masyarakat, sektor swasta, akademisi, juga media, agar inisiatif tersebut bisa mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, open data makroekonomi yang terbit secara periodik, dapat membawa dampak positif terhadap investasi langsung asing atau foreign direct investment dan valuasi kredit risiko,” jelas Bambang.
IACC dihadiri perwakilan dari 135 negara dengan jumlah partisipan mencapai lebih dari 2000 peserta dari kalangan pemerintahan, akademisi, hingga sektor swasta dan pemangku kepentingan pembangunan lainya.
Dalam kunjungan kerja ke Denmark tersebut, selain menghadiri IACC, Menteri Bambang juga akan hadir dalam pertemuan bilateral dengan UK Prime Minister's Anti-Corruption Champion, John Penrose MP untuk membahas pencegahan korupsi yang efektif bagi Indonesia. Selain itu, ia juga terjadwal untuk bertemu Danish Minister of Finance dan Danish Minister of Energy, Utilities and Climate, serta CEO Investment Fund for Developing Countries (IFU) untuk membahas contoh teknologi terkini berbasis energi baru dan terbarukan buatan Denmark serta potensi penggunaan energi tersebut bagi Indonesia.
Flora L.Y. Barus
