Hong Kong, Gatra.com - Krisis politik Hong Kong memasuki pekan kedua. Demonstran kecewa dengan gaya kepemimpinan pemerintahan Carrie Lam yang telah meloloskan RUU ekstradisi.

Hampir dua juta warga Hong Kong berunjuk rasa menuntut Lam mundur. Lam dinilai plinplan karena sempat menolak RUU tersebut lantas membelot mendukung RUU ekstradisi. 

"Pemerintahannya tidak bisa menjadi pemerintahan yang efektif, dan akan mendapat banyak kesulitan untuk dijalankan," kata legislator senior Partai Demokrat James To seperti dikutip Reuters, Senin (17/6). 

Masih menurut Reuters, para pemimpin Beijing akan terus mendukung Lam dan mengecam adanya campur tangan asing dalam situasi krisis politik yang terjadi di Hong Kong.

Dalam tajuk rencana di surat kabar China Daily menyebutkan dukungan Cina terhadap Lam tidak akan berubah, baik dalam menghadapi kekerasan maupun intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan asing.

RUU ekstradisi sempat ditunda dalam pengesahannya, tetapi belum sepenuhnya ditangguhkan. Sehingga menyebabkan adanya kekhawatiran domestik dan internasional terhadap status Hong Kong sebagai pusat keuangan dapat terkikis oleh perubahan aturan hukum.

"Kami tidak dapat menerima permintaan maafnya, itu tidak menghilangkan semua ancaman kami," kata seorang demonstran Brian Chau.

Aksi turun ke jalan yang dilakukan demonstran untuk menolak RUU ekstradisi ini berlangsung damai. Bahkan para demonstran membersihkan sampah sisa dari aksi demo tersebut. Sementara lainnya menyanyikan lagi Hallelujah yang merupakan bentuk penolakan terhadap Lam.

Sampai saat ini, pemerintan pusat Cina masih ditutup mengingat tidak kondusifnya situasi. Beberapa polisi berjaga di sekitar lokasi pemerintahan tanpa peralatan huru hara.

Demonstran berharap aksi turun ke jalan secara luas untuk melawan Lam diharapkan mampu memberikan perubahan.