Jakarta, Gatra.com- Transformasi skema Beras Sejahtera (Rastra) ke program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) membuat Bulog harus bersaing dengan beras dari pihak swasta. Penyaluran beras dari Bulog dapat berkurang apabila perusahaan tersebut tidak menjaga kualitas beras.

" Pemerintah harus serius mendukung penunjukkan Bulog sebagai penyalur beras pada skema BPNT. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mengevaluasi kembali besaran HPP [Harga Pokok Penjualan] yang diterapkan. Besaran HPP yang sudah tidak realistis dengan harga pasar ini membuat Bulog seringkali kesulitan untuk menyerap beras dan mendapatkan beras berkualitas baik dari petani,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octania melalui rilis yang diterima Gatra.com, Jumat (5/7).

Saat ini, HPP Gabah Kering Panen (GKP) berada di kisaran angka Rp3.700,00 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Ia berujar, Bulog dapat menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050,00 per kilogram.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun.

Seperti diketahui, transformasi program Rastra ke BPNT secara bertahap mulai 2017 dengan target 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui sistem nontunai, penerima bantuan dapat membeli beras dan telur lewat e-Warong dengan mendapatkan jatah Rp110.000/bulan.

" Di satu sisi, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, semisal memilih beras berkulitas premium dibandingkan kualitas biasa," tuturnya.

Selain itu, ia berpendapat, program penyaluran BPNT juga lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan. Berkontribusi pada peningkatan inkilusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui Bank Himbara.