Asahan, Gatra.com - Ratusan nelayan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Asahan, jalan Ahmad Yani Kisaran, Rabu (18/9). Kedatangan nelayan tersebut guna meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menghentikan aktivitas kapal pencari ikan Pukat Trawl.
Ratusan pendemo yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Traditional Indonesia (KNTI) DPD Tanjung Balai itu menggelar aksi dengan berorasi di gedung wakil rakyat. Para pendemo yang datang dengan mengendarai puluhan truk dan ratusan sepeda motor tersebut berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka. “Nasib kami sudah tidak jelas. Tolong pak DPR. Kami semakin terancam," ujar para pengunjuk rasa.
Mereka berharap agar pemerintah daerah dan aparat hukum jangan tutup mata. Karena keberadaan kapal pencari ikan Pukat Trawl berdampak negatif pada kehidupan mereka. Kedatangan ratusan nelayan tersebut diterima Pimpinan Sementara DPRD Asahan, Baharuddin Harahap bersama anggota DPRD Asahan lainnya.
Dihadapan anggota DPRD, Koordinator aksi, Mustakim mengatakan, saat ini ratusan pukat trawl beroperasi di Selat Malaka pada zona nelayan tradisional menjaring ikan. Maraknya operasi pukat trawl telah merugikan penghasilan nelayan tradisional. Semakin hari kondisi mereka semakin terpuruk. Karena telah terjadi kerusakan ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang, dan juga akan memperburuk lingkungan.
Para nelayan tersebut mengancam akan melakukan konflik fisik dengan pemilik kapal pencari ikan Pukat Trawl. Karena itu pemerintah harus segera mengambil sikap. "Kondisi ini sangat rawan. Bisa terjadi bakar-bakaran kapal, dan pertumpahan darah di tengah Selat Malaka,"ujar salah seorang pengunjuk rasa lainnya.
Sementara itu pimpinan DPRD Asahan, Baharuddin Harahap berjanji akan segera menyikapi persoalan ini. Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan. "Kita akan segera rapatkan ini dan membahas soal ini bersama steakholder terkait,"ujarnya.
Reporter: Edy Gunawan Hasby
