Medan, Gatra.com - Masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) banyak yang salah paham dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Masyarakat menilai BPODT seperti halnya dengan Badan Otorita Batam. Padahal BPODT sama sekali tidak punya otoritas.
Fungsi lembaga ini hanya bertugas mengkoordinasikan program-program kementeriaan dalam pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT). Demikian dijelaskan Direktur Badan Pemasaran BODT, Basar Simanjuntak kepada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Sabtu (12/10).
Baca Juga: Ibu-ibu Demo 'Telanjang', Otorita Toba Siapkan Ganti Untung
Kegiatan itu sebagai bagian dari Rembuk Nasional yang digelar Ikatan Alumni Teknik (Ikatek) UHN di kampus UHN. "Kami ini ada 5 yang duduk di direksi. 4 dari profesional dan 1 ASN. Kami ini perpanjangan tangan untuk mengkoordinasikan program kementeriaan ke Pemkab," kata Basar.
Dikatakannya, ada 3 kabupaten di Kawasan Danau Toba (KDT) yang akan dikembangkan. Antara lain, Toba Samosir (Tobasa), Tapanuli Utara (Taput) dan Humbang Hasundutan (Humbahas).
Di Tobasa ujar Basar, akan dibangun fasilitas hotel internasional menyerupai Nusa Dua, Bali. Sedangkan di Humbahas dan Taput akan dibangun taman bunga seluas 100 ha.
Dijelaskannya, sebagai salah satu wisata superprirotas Danau Toba akan dikebut pembangunannya dan diharapakan partisipasi semua pihak, termasuk dari kalangan kampus. Dalam kesempatan itu, Basar menjawab pertanyaan seorang mahasiswa terkait bentrokan masyarakat Sigapiton dengan BPODT, 16 September 2019 lalu.
"Tanah yang mereka klaim itu berupa lahan kosong yang sudah diserahkan negara kepada BODT untuk dimanfaatkan. Luasnya kurang lebih 300 Ha. Jika pun diklaim milik masyarakat Sigapiton, kami serahkan itu dalam proses hukum," kata Basar.
Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Ikatek UHN Medan, Ronald Naibaho mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mencari titik kerjasama antara BPODT dengan perguruan tinggi, khususnya UHN.
"Harapannya ada kerjasama yang terbangun. Masalah kritik dan saran harus dinilai sebagai suatu masukan untuk saling memperbaiki," katanya.
753
_thumb.png "Kejagung Sita Smelter Timah, Pakar Hukum UI: Pengangguran Terbuka Makin Parah")
