Medan, Gatra.com - Pemerintah berharap, pembebasan lahan yang akan dibangun jalan tol yang menghubungkan Simpang Saribu Dolok-Parapat segera diselesaikan. Jalan tol itu sebagai bagian dari proyek pembangunan jalan tol Pematang Siantar-Parapat sepanjang 39 km.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Slamat Rasidi Simanjuntak, menjelaskan, pembangunan jalan tol Pematang Siantar-Parapat itu sendiri merupakan bagian dari proyek jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.
Hal itu dikatakannya, saat menjadi pembicara seminar nasional Lustrum XII dan Reuni Akbar, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU). Seminar ini berlangsung di Auditorium USU, Jalan Dr Mansyur Medan, Rabu (16/10) ini, dihadiri ratusan mahasiswa dan alumni mahasiswa teknik USU.
"Memang ada kendala karena areal itu adalah pemukiman dan banyak juga kuburan leluhur masyarakat Saribu Dolok-Parapat. Karena itu perlu ada musyawarah untuk proses pembebasan lahan," jelasnya.
Rasidi menjelaskan, pembangunan jalan tol Pematang Siantar-Parapat dibagi dalam dua sesi. Pertama dari Pematang Siantar-Simpang Saribu Dolok sepanjang 22,30 Km. Kemudian, dari Simpang Dolok-Paraoat sepanjang 16,70 Km. Jadi totalnya, sambung Rasidi 39 km.
Pembangunan jalan tol ini, sambung Rasidi sebagai bagian dari masterplan mempercepat akses dari Medan menuju Parapat. Dalam prosesnya, pembangunannya itupun dibagi atas beberapa seksi. "Kita berharap semua pihak mendukung karena tujuannya untuk mempercepat akses menuju kawasan wisata Danau Toba," katanya.
Dia juga menjelaskan, pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Indrapura sepanjang 20,40 km, sedang dalam proses. Realisasi progres konstruksinya, kata Rasidi 23,67 persen. Diharapakan jalan tol ini akan beroperasi pada Desember 2020.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara (Sumut) Umar Zunaidi Hasibuan, mengajak mahasiswa kritis terhadap proyek-proyek pembangunan yang saat ini gencar dilakukan pemerintah.
"Apakah jalan tol itu, benar-benar bermanfaat bagi ekonomi masyarakat, atau sekadar mempermudah akses transportasi saja," kata Umar.
