Jakarta, Gatra.com - Nadiem Makarim resmi ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pagi ini. Ke depan, Nadiem akan dihadapkan oleh tantangan pendidikan yang merupakan muara dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul yang merupakan arah kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. 

Namun, banyak pihak mempertanyakan pemilihan Nadiem untuk mengisi pos Mendikbud. Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyoroti pemilihan Nadiem sebagai Mendikbud. Dirinya masih belum yakin bahwa Nadiem mampu dengan cepat mengurusi pendidikan.

"[Nadiem Makarim] belum teruji untuk menangani birokrasi pendidikan yang cukup kompleks. Jadi, saya masih meragukan kemampuan dia," Kata Ubaid saat dihubungi Gatra.com, Rabu (23/10).

Dari hasil analisis Ubaid, pemilihan Nadiem menjadi Mendikbud oleh Presiden Jokowi lebih mengedepankan terobosan-terobosan yang ia lakukan selama menjadi CEO GO-JEK. Apalagi Nadiem sebagai tokoh milenial dianggap bisa menjadi jembatan link and match pendidikan dengan dunia industri.

"Link and match juga menjadi pertimbangan Presiden. Bisa jadi dari sisi terobosan-terobosan yang dia lakukan. Tapi harus diingat, problem pendidikan kita selain miskin terobosan, juga ruwetnya birokrasi pusat dan di daerah," ujarnya.

"Tapi dia [Jokowi] lupa bahwa operator pendidikan itu ada di daerah. Andai kata urusan pusat beres, itu hanya bagian kecil. Urusan utama ada di provinsi dan kabupaten/kota. Ini nanti kita lihat bagaimana Pak Menteri ini bisa menggerakkan dari pusat sampai daerah," tambahnya.

Ubaid juga menyarankan dalam 100 hari pertamanya menjadi Mendikbud, Nadiem diharapkan bisa memetakan soal peningkatan kualitas SDM mulai dari guru sampai peserta didik. Dan diharapkan ada ruang terbuka dimana masyarakat sipil di semua sektor.

"Bikin peta jalan soal peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Ini perlu melibatkan semua sektor terkait dan juga masyarakat sipil. Biasanya mereka bikin sendiri, begitu dijalankan maka protes bercokol dimana-mana. Bahkan dengan kementerian lain juga tidak koordinasi. Ini tidak boleh terjadi lagi," pungkasnya.