Home Politik LSM: Perhutanan Sosial Perlu Diperkuat Untuk Iklim dan Ekonomi

LSM: Perhutanan Sosial Perlu Diperkuat Untuk Iklim dan Ekonomi

Jakarta, Gatra.com - Yayasan Madani Berkelanjutan mengungkapkan hasil studinya bersama dengan Yayasan Climate and Society terkait Kontribusi Perhutanan Sosial di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Barisan, Sumatera Barat. Peneliti Yayasan Madani Berkelanjutan, Untung Widyanto menyatakan studi yang dilakukan menemukan bahwa persentase penurunan illegal logging di tiga wilayah PS yakni KTH Putra Amdam Dewi, LPHN Sungai Buluh, dan LPHN Gamaran mencapai 83,68% dengan penurunan emisi sebesar 483.941 tCO2/tahun.
 
"Potensi penurunan emisi dari deforestasi pada ketiga PS di KPH Bukit Barisan di atas bisa mencapai 235.254 tCO2 atau 0,025% dari target NDC. Jika dilakukan percepatan implementasi PS pada wilayah berisiko deforestasi sedang sampai tinggi dan dapat mencegah deforestasi di wilayah tersebut, program PS secara nasional berpotensi untuk berkontribusi sebesar 34,6% dari target NDC," ujarnya saat ditemui dalam acara Rembuk Nasional Pemangku Kepentingan: Bergandengan Tangan Merawat Iklim Bumi untuk Mencapai Komitmen Iklim Indonesia di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/11).
 
Lanjutnya, tantangan dalam perhutanan sosial di wilayah tersebut adalah pendampingan dan akses pasar untuk masyarakat. Ia mengatakan pendampingan yang kuat dalam tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha adalah jalan dari berbagai usaha yang berhasil dalam implementasi perhutanan sosial, baik meningkatkan kesejahteraan segi ekonomi.
 
"Pada 2016, Wisata Alam Kalibiru yang dikelola oleh KTHm Mandiri mampu mendapatkan pemasukan hingga Rp 5,9 miliar dari 443 ribu turis dalam dan luar negeri yang menghasilkan kopi, kulit manis, karet, kakao, kapulaga, padi organik, palawija, udang vaname, kepiting bakau, madu kelulut, hingga tanaman pokok jati dan sonokeling tetapi sulit untuk akses pasar. Sementara dari pendampingan sosial, baru tersedia 1.215 pendamping atau 21,64%," ujarnya.
 
Ia berharap komitmen iklim dan menyejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan hendaknya menjadi jangkar sekaligus koridor bagi pemerintah ketika berusaha menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Sehingga, ia mengatakan apabila ini dapat diatasi, maka Indonesia bisa mencegah menipisnya sumber daya alam sekaligus bencana akibat kerusakan lingkungan yang sudah dapat dipastikan akan mengganggu dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi.
 
556