Jakarta, Gatra.com - Sebagai komitmen untuk membangun Indonesia Maju, Humas Badan Intelijen Negara (BIN) mengundang sejumlah Humas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk ikut bersinergi menyukseskan kebijakan Pemerintah, pada Kamis (12/12).
Tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi, dan Deradikalisasi.
“Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait berbagai Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi perlu terus dilakukan guna meraih simpati dan dukungan publik," begitu sambutan Sekretaris Utama BIN, Zaelani saat membuka acara tersebut seperti dikutip dari rilis yang diterima Gatra.com Kamis, (12/12).
Zaelani menambahkan penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi, ditengarai punya kemungkinan memicu resistensi dari elemen masyarakat yang belum memahami dan tidak menerima kebijakan tersebut.
"Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat diminimalisir bahkan direduksi dampaknya guna menghindari polemik yang dapat memicu kegaduhan publik," teramgnya.
Selama ini, masyarakat juga mengeluhkan tentang regulasi yang tumpang tindih maupun birokrasi Pemerintahan yang panjang dan berbelit. Akibatnya, berbagai perizinan menjadi terhambat bahkan gagal di tengah jalan.
Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin menyerukan untuk menyederhanakan regulasi dan memangkas birokrasi.
Penyederhanaan regulasi dan perampingan birokrasi dinilai mampu memberikan dampak positif. Salah satu implikasi tersebut adalah mempercepat pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan.
Dengan proses birokrasi yang lebih sederhana, diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi dan mendongkrak daya saing Indonesia.
Rencana Pemerintah tersebut bukan berarti tidak menemui hambatan. Beberapa hal tesebut diantaranya adalah resistensi dari berbagai pihak yang mendapat keuntungan dari ketidakteraturan regulasi tersebut sehingga jika tidak segera dilakukan kebijakan penataan regulasi dikawatirkan akan menghambat pelayanan publik yang pada akhirnya akan menghambat iklim investasi dan.peningkatan ekonomi lainnya.
Sementara itu, perampingan birokrasi melalui pemangkasan Eselon III dan IV juga rentan memicu resisten dari kalangan ASN itu sendiri. Sebab, rencana tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi pendapatan (take home pay) dan menimbulkan kekacauan koordinasi di level pelaksana.
Keresahan tersebut menjadi indikasi awal tentang belum optimalnya sosialisasi kebijakan Pemerintah tersebut.
Melalui Forum Bakohumas, BIN berupaya mengajak seluruh Humas Kementerian/Lembaga untuk ikut bersinergi mengamankan kebijakan Pemerintah tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi.
Selain itu, sinergitas dalam.forum diskusi ini juga diharapkan dapat menginventarisasi potensi hambatan dalam menerapkan kebijakan tersebut, sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang muncul.
Kegiatan Forum Komunikasi kali ini menghadirkan narasumber yaitu, Juru Bicara Kepala BIN. Dr. Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo. Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com.
