Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar oleh siapa pun. Pernyataan itu Jokowi sampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan (rapim) Kementerian Pertahanan(Kemhan), Kamis (23/1).
Jokowi tiba di Kementerian Pertahanan sekira pukul 08.00 WIB. Ia langsung menuju ruang rapim dan duduk bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, Mahfud MD.
"Tadi saya sampaikan bahwa isu yang paling penting dalam pertahanan adalah yang berkaitan dengan kedaulatan. Saya sampaikan berkali kali bahwa kedaualatn itu tidak bisa dinegosiasikan. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Untuk siapa pun. Jadi saya kira harus kita pahami semuanya utamanya seluruh aparat," kata dia selepas foto bersama jajaran pertahanan, Kamis (23/1).
Baca juga: Jokowi: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar, Natuna Milik Indonesia!
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas kedatangan Jokowi dalam Rapim tersebut. Prabowo membeberkan, tema Rapim kali ini adalah pertahanan semesta yang kuat menjamin kelangsungan hidup NKRI.
"Tema ini mengajak kita untuk turut serta membangun sistem pertahanan yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan dalam satu kesemestaan. Hal ini dilakukan secara semesta, terpadu terarah dan berlanjut untuk menjadi kelangsungan hidup NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Dengan demikian, lanjutnya, ia meminta seluruh elemen bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di masa depan.
Prabowo membeberkan, Rapim ini diikuti oleh sedikitnya 534 orang dari jajaran Kementerian Pertahanan, TNI serta Polri. Selanjutnya dalam rapim dilaksanakan penyerahan kebijakan anggaran tahun 2020 kepada Panglima TNI, yang juga akan menjadi pedoman pertahanan negara 2020.
"Selanjutnya kami siap menerima arahan Bapak Presiden Indonesia," tukas Prabowo.
