Semarang, Gatra.com – Para pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Persada IV wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menolak hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai rencana Initial Public Offerring (IPO) dan perubahan struktur organisasi PT Pertamina (Persero) yang memecah bisnis pertamina menjadi perusahaan holding dan sub holding.
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Persada IV, Fachrul Razi, mengatakan, dari hasil RUPS beberapa waktu yang lalu, diputuskan secara gamblang mengenai rencana privatisasi unit bisnis Pertamina (subholding) melalui Initial Public Offering (IPO). Hal tersebut kata dia, telah menyalahi UUD tahun 1945.
"Keputusan memecah Pertamina dan unit bisnisnya menjadi perusahaan holding dan sub holding juga tidak sesuai dengan Undang-Undang BUMN no.19 tahun 2003 pasal 77 (A) dan (D) yang menyatakan perusahan BUMN yang bergerak di bidang SDA dilarang untuk diprivatisasi," katanya, melalui pernyataan tertulis yang diterima Gatra.com, Selasa (16/6).
Menurut Fachrul Razi, rencana privatisasi melalui IPO dapat mereduksi kewenangan negara atas BUMN, sehingga berpotensi menjadi legitimasi privatisasi, penjualan, dan penghilangan BUMN.
"Karena hal itu lah saya atas nama pekerja Pertamina di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kami akan sejalan dengan Federasi Serikat Pertamina Pertamina Bersatu (FSPPB) yang berkedudukan di Jakarta untuk menolak keputusan RUPS tersebut”, tegasnya.
Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Persada IV, Solikin, menambahkan, pekerja dan mitra kerja di Pertamina MOR IV menolak keputusan RUPS untuk merombak organisasi dasar Pertamina serta upaya privatisasi Pertamina melalui IPO.
Dari hasil survai independen yang dilakukan yang melibatkan 500 responden yang terdiri dari pekerja dan juga mitra pertamia, didapatkan data 97% pekerja di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menyatakan tidak setuju serta resah dan bingung akan perubahan besar secara mendadak di struktur organisasi Pertamina. Isu utama yang disampaikan terkait masa depan kepemilikan Pertamina yang dikhawatirkan dicaplok oleh swasta dan asing serta aspek operasional maupun non operasionalnya.
"PT Pertamina (Persero) merupakan BUMN bidang energi yang bertugas untuk menyalurkan kebutuhan BBM, LPG, serta produk turunan minyak dan gas lainnya kepada rakyat Indonesia," tambahnya.
