Home Teknologi BNPB Minta Pembangunan Daerah Libatkan Pakar Kebencanaan

BNPB Minta Pembangunan Daerah Libatkan Pakar Kebencanaan

937

Sleman, Gatra.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta pemerintah daerah melibatkan pakar kebencanaan dalam program antisipasi dan penyusunan rancangan pembangunan sesuai risiko bencana.

Doni menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara utama di kuliah umum ‘Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita’ di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Kamis (2/5).

“Pengurangan risiko dan antisipasi bencana dalam pembangunan infrastruktur maupun kawasan pemukiman, menurut saya perlu mempertimbangkan risiko dan dampak kebencanaan yang bisa ditimbulkan di kemudian hari,” ujarnya.

Sebab, menurut Doni, apabila terjadi dan terkena bencana, mau tidak mau pemerintah baik pusat dan daerah harus mengeluarkan biaya tinggi guna melaksanakan  rekontruksi dan rehabilitasi.

Doni mengatakan, pelibatan pakar kebencanaan dalam pembangunan yang antisipatif terhadap bencana mampu memberi sudut pandang lain dalam penanganan bencana.

“Sekarang sudah saatnya pembangunan berorientasi pada kebencanaan dan menerima masukan dari pakar. Karenanya peneliti harus diberi banyak ruang,” kata Doni.

Dalam kesempatan ini, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional ini bercerita pengalamannya selama empat bulan menjabat kepala BPNB. Ia bilang menemukan banyak sektor kebencanaan yang harus dibenahi di tengah perubahan fenomena bencana alam dan perubahan iklim.

Menurutnya, bencana alam puting beliung, banjir, dan longsor merupakan bencana yang sering melanda wilayah Indonesia.

”Tahun 2019 ini saja kejadian puting beliung secara nasional naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat ada 628 kejadian,” ujarnya.

Adapun banjir 446 kejadian, tanah longsor 434 kasus, dan kebakaran hutan dan lahan 56 kejadian. Menurut Doni, penyebab bencana ini adalah perubahan iklim dan intensitas hujan yang tinggi akhir-akhir ini.

Selain melibatkan pakar kebencanaan, menurut Doni, para kepala daerah wajib melindungi masyarakat melalui mitigasi bencana. Pelayanan publik yang paling baik bukanlah soal layanan administrasi semata, melainkan upaya melindungi nyawa manusia dari dampak bencana.

“Peristiwa bencana alam akan terjadi dan selalu berulang. Menyelamatkan ribuan nyawa manusia mutlak dilakukan sebab kita tidak tahu kapan bencana datang dan di mana,” katanya.

 

 

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS