Jakarta, Gatra.com - Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mempertahankan taruna Akademi Militer (Akmil), Enzo Zenz Allie, mendapat kritikan tajam dari Komisi I DPR RI.
Taruna Akmil blesteran Indonesia-Prancis yang sempat viral di sejumlah platform media sosial tersebut diduga menjadi simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi anti-Pancasila itu dinyatakan terlarang dan telah dibubarkan pemerintah.
"Sikap kehati-hatian KSAD terhadap Enzo tidak tepat di terapkan kepada salah seorang calon perwira di Akmil yang disinyalir terpapar paham HTI, Karena ini menyangkut ideologi negara, dan Negara Kesatuan Repubik Indonesia,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori dalam keterangan pers, Kamis (15/8).
Baca juga: TNI Pertahankan Enzo Jadi Taruna, Tapi Belum Tentu Lulus
KSAD terkesan tidak mau menerima masukan masyarakat meski menyangkut hal mendasar dari sebuah negara yaitu ideologi. Syaiful menambahkan KSAD memberikan kesan institusi TNI belum berubah dan modern.
Tak hanya itu, politisi PKB ini mengatakan diterimanya Enzo di Akmil ini tidak selaras dengan semangat pemerintah dalam mempertahankan ideologi negara dari kelompok ekstrimisme dan radikalisme yang selama ini berusaha merusak NKRI.
"Bisa berlawanan dengan semangat yang digelorakan oleh pemerintah dan keamanan tentang pemberantasan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, lalu untuk apa ada Densus 88, BNPT,” sambung dia.
Syaiful juga meminta KSAD untuk menunda dulu, proses pendidikan Enzo di Akmil. Baca juga: Blasteran Indo-Prancis Akmil Diduga Terpapar Radikalisme
"Saya berharap di-pending dulu terkait keputusan enzo ini dan minta kembali masukan dari berbagai pihak yang punya kompetensi soal masalah ini, karena ini masalah sangat serius untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara," tandasnya.
