Home Ekonomi Pembatasan Produksi Rokok Perlu Dilakukan Semua Instansi

Pembatasan Produksi Rokok Perlu Dilakukan Semua Instansi

Jakarta, Gatra.com - Peneliti Lembaga Demografi, Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan menegaskan, tidak pernah ada negara yang mengalami penurunan ekonomi hanya karena produksi dan konsumsi rokok berkurang.

Sehingga, perlu penyatuan antara lembaga pemerintah dalam regulasi rokok dimana nantinya akan berdampak pada kesehatan, komunikasi, hingga produksi rokok di Indonesia.

Karenanya Abdillah menyarankan Badan Kebijakan Fiskal yang berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harus menaikkan bea cukai setinggi-tingginya sehingga harga rokok menjadi mahal dan sulit untuk dibeli. 

"Lalu juga dari segi kesehatan, perlu kebijakan lebih kuat dalam pemasangan peringatan kesehatan bergambar yang ada di bungkus rokok sebab saat ini, Indonesia berada di rata-rata 45% dan berada di urutan terbawah di ASEAN yang umumnya 90% untuk hal tersebut," ujarnya dalam diskusi media bertajuk Ironi Diskon Rokok di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Abdillah juga menambahkan perlunya pengetatan pemberlakukan Undang-Undang (UU) Penyiaran yang bisa dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informastika untuk mengendalikan iklan diskon rokok yang masif di media massa. 

Sementara Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam membuat kebijakan soal pemasangan iklan di ruang terbuka (outdoor). 

Selain itu juga, perlu dibangun sebuah kawasan tanpa rokok untuk memperoleh predikat kota layak anak. "Ini sebagai salah satu faktor pendukung untuk ciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo dalam pidato pada 16 Agustus lalu," katanya.

Terakhir, Abdillah mengatakan dari segi produksi, kewenangan berada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dimana saat ini mereka mengejar pemasukan negara melalui konsumsi rokok apalagi dengan adanya diskon rokok yang membuat harganya semakin murah. 

Melihat itu, dirinya berharap Kemenperin diberikan hidayah untuk membuat kebijakan dengan memperhatikan seluruh aspek khususnya kesehatan, utamanya juga  bagi anak-anak dimana mereka menjadi mudah untuk mengonsumsi produk tersebut.

168