Yogyakarta, Gatra.com – Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (Puspar UGM) menyatakan konsep wisata halal yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia masih belum kelar. Padahal, selain pangsa pasar muslim, wisata halal diprediksi mampu menarik wisawatan non-muslim.
Kepala Puspar UGM Janianto Damanik menjelaskan pengertian ‘belum kelar’ itu soal sejauh mana penerapan nilai-nilai Islami dalam produk wisata halal dan bukan hanya sebagai preferensi pasar.
“Saya melihat kedua hal (produk dan preferensi) ini tidak diperhatikan maka akan muncul persoalan. Semisal jika produk yang diberikan sudah mematok atau bersertifikat halal, sementara pasar yang meminati bukan muslim, maka untuk siapa produk halal ini?” kata dia saat dihubungi Gatra.com, Jumat (20/9),.
Gambaran lain saat wisata halal diterapkan terjadi di bidang akomodasi atau penginapan. Jika seluruh hotel di kawasan wisata halal hanya membolehkan tamu yang menginap satu muhrim atau pasangan resmi beda kelamin, Janianto mempertanyakan penerapan aturan itu pada pasangan LGBT yang berwisata.
“Bahkan di Lombok, yang dinyatakan sebagai destinasi wisata halal terbaik Indonesia, di pantai-pantainya masih banyak wisatawan telanjang. Ini sangat kontras antara konsep dengan penerapan di lapangan,” ujarnya.
Janianto menambahkan, sesuai laporan The World Tourism Organization (UNWTO) tahun ini, wisata halal memiliki segmen pasar yang terus membesar. Namun kebanyakan motif wisatawan dari Timur Tengah adalah sex tourism atau wisata seks.
Hal ini seperti terlihat di Puncak, Cianjur, atau Pattaya, Thailand. Banyak wisawatan asal jazirah Arab berseliweran hanya untuk menikmati seks. “Artinya distingsi produk maupun pasar wisata halal ini tidak begitu jelas,” ucapnya.
Konsep wisata halal di Indonesia yang belum tuntas juga disampaikan Ketua Ketua Asosiasi Tour dan Travel Agen Indonesia (Asita) DIY Udhi Sudhiyanto. “Beberapa pelaku pariwisata menganggap wisata halal sepenuhnya harus sesuai dengan syariat Islam sehingga ditakutkan merusak konsep wisata yang sudah ada, misalnya di DIY dengan konsep kebudayaan,” katanya.
Padahal, kata dia, konsep wisata halal bagi segmen pasar Timur Tengah dan Eropa hanya soal higienisitas lokasi wisata. Semisal jika mereka ingin salat ada tempat khusus yang mudah dijangkau dan bersih. Kamar mandi pun harus bersih, kering, dan wangi.
Demikian juga dengan makanan. Setiap makanan yang diklaim halal seharunya bisa ditunjukkan sertifikat halalnya dari lembaga resmi. Hal ini sebagai jaminan ke wisatawan bahwa makanan itu higienis. “Pasar wisata halal itu sebenarnya mudah. Mereka tinggal ditunjukkan mana yang halal dan mana yang tidak. Sudah begitu saja,” ujarnya.
Udhi melihat wisata halal memang akan berkembang pesat. Tidak hanya menyasar pangsa muslim yang besar, namun kalangan non muslim juga punya peluang menjadi pasar.
Sebab banyak kalangan non-muslim yang ingin melihat lebih dekat berbagai monumen atau bangunan bersejarah Islam di suatu daerah. Wisatawan akan datang dan senang, jika suatu tempat memiliki cerita menarik.
Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat wisata halal belum bisa diterapkan di Indonesia. Penyataan ini disampaikan Menhub saat mengisi acara seminar tentang manajemen wisata di kampus Magister Manajemen FEB UGM, Sabtu (21/9).
“Dari lima destinasi super prioritas yang ditetapkan, hanya Mandalika yang kemungkinan besar lambat perkembangannya. Ini bukan menyangkut keindahan alamnya, tetapi konsep wisata halal yang diterapkan di sana menjadi sebuah kesalahan,” kata Menhub.
Pemerintah, menurut Menhub, menilai status wisata halal justru menjadikan Mandalika tidak berkembang. Apalagi masyarakat setempat masih konservatif. Padahal, kata dia, seharusnya tanpa status wisata halal pemerintah atau pelaku wisata bisa mengarahkan pasar wisata Mandalika secara lebih bebas.
Kawasan wisata dapat dipilah antara yang halal dan yang tidak. “Tapi kita tetap akan mengembangkan Mandalika dengan menghindari sikap-sikap konservatif dan hanya fokus pada keunggulan kawasan itu,” katanya.
