Jakarta, Gatra.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penghargaan penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Reward tersebut diserahkan kepada 16 penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang terdiri dari Angkatan Laut, Polri, Lantamal, dan perwakilan dari Angkasa Pura di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta (9/10).
"Saya ingin mengapresiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh KKP, Kabareskrim, Angkatan Laut dan affiliation security di bandara. Ini demi menjaga segala bentuk komoditas laut yang telah kita lindungi. Saya juga ingin berpesan kepada semua orang bahwa negara ini perlu integritas kejujuran dan komitmen di wilayah kelautan dan perikanan," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat pembukaan acara.
Susi menuturkan, sektor perikanan merupakan sumber daya alam renewable yang semakin produktif apabila diatur dan dijaga. Oleh karena itu, ia mengimbau, nelayan tidak menggunakan jaring terlalu kecil.
"Ada yang bilang, katanya, investor bakal takut dengan penenggelaman kapal, itu tidak benar. [Kapal] yang ditenggelamkan, tentu saja kapal pencuri ikan," tegas Susi.
Ia mengatakan, investasi asing di bidang penangkapan ikan dilarang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 terkait peraturan bidang usaha terbuka dan tertutup. Meski ada pengecualian apabila melalui proses dan keterbukaan dengan pemerintah.
Menteri Kelautan dan Perikanan ini memaparkan, ada persoalan yang lebih penting, yakni mengenai kedaulatan dan sumber daya alam. Selanjutnya, seputar kesadaran masyarakat Indonesia untuk meyakini, laut adalah masa depan bangsa.
