Jakarta, Gatra.com - Tahun lalu berdasarkan data Unicef, 800.000 balita meninggal karena penyakit pneumonia. Bahkan, separuh dari kematian balita tersebut terjadi di lima negara: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistan (58.000), Republik Demokratik Kongo (40.000), dan Ethiopia (32.000). Mirisnya, Indonesia masuk diurutan keenam, dengan angka kematian mencapai 19.000 anak.

Estimasi global menunjukkan bahwa setiap satu jam ada 71 anak di Indonesia yang tertular pneumonia. Disinyalir, risiko terjangkit pneumonia ini jauh lebih besar dialami anak-anak yang sistem daya tahan tubuhnya lemah akibat penyakit lain seperti HIV atau malnutrisi. Bahkan untuk mereka yang hidup di lingkungan dengan kadar pencemaran udara tinggi serta mengkonsumsi air minum tidak layak juga sangat rentan tertular.

Meski demikian, sebenarnya penyakit tersebut dapat disembuhkan dan umumnya sangat mudah dicegah. Menurut Direktur Eksekutif Unicef, Henrietta Fore, semua tergantung kepada komitmen global yang lebih kuat dan adanya investasi lebih besar juga menjadi sangat penting bagi penanggulangan penyakit ini. “Jutaan nyawa dapat diselamatkan hanya jika intervensi-intervensi yang cost-effective berupa perlindungan, pencegahan dan pengobatan dapat menjangkau anak-anak tersebut secara tepat,” ucapnya dalam laman resmi Unicef.

Sayangnya di Indonesia terkait langkah guna menekan angka kematian yang tinggi pada bayi karena pneumonia masih terbilang lambat. Kasus pneumonia sudah tinggi sejak 2013, namun baru tahun 2018 pemerintah mulai melakukan pengenalan vaksin pneumococcal conjugate vaccine (PCV) dan itu pun pilot projectnya baru berjalan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bangka Belitung.

Lambatnya penanganan kasus pneumonia dikarenakan harga vaksin yang terbilang mahal. Per dos pemerintah beli bisa mencapai Rp249.000. Karena itu, ketika ada tawaran dari Unicef pemerintah pun terbilang antusias. Lantaran mampu memberikan harga sekitar US$3 per dos. Jauh lebih hemat.

Menurut Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu, Purwanto, melihat penawaran Unicef pihaknya sudah setuju dan menunggu surat permohonan dari Kemenkes. “Kalau antar dirjen sudah, tapi lebih enak kalau surat itu juga antar menteri jadi diskresi terkait persoalan regulasi bisa segera diatasi,” ucapnya kepada GATRA.

Ia sangat mendukung apabila Kemenkes menerima penawaran dari Unicef ini. Sebab, menurut Purwanto, kenapa bisa mencapai US$3 per dos karena separuh harga dari vaksin tersebut sudah dibayarkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation melalui Unicef.